oleh

Ombudsman RI Sindir Pemerintah Soal Bansos

indonesiakita.co – Ombudsman Republik Indonesia menyebut laporan masyarakat terkait bansos masih terus berdatangan dari berbagai daerah. Setidaknya, 817 pengaduan atau 81,37 persen dari seluruh aduan yang masuk sebanyak 1.004 aduan.

Ketua Ombudsman Amzulian Rifai mengatakan, hal ini merupakan hasil rekapitulasi satu bulan laporan masyarakat hingga Jumat, 29 Mei 2020 sejak dibukanya Posko Pengaduan Daring bagi masyarakat terdampak Covid-19 oleh Ombudsman Republik Indonesia.

“Ombudsman memberikan saran agar pemerintah dapat terus melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap kebijakan dalam penanganan dan pengendalian dampak Covid-19 terhadap masyarakat,” kata Ketua Ombudsman Amzulian Rifai saat jumpa pers virtual, Rabu (3/6).

Selain itu, laporan terbanyak kedua yang dilaporkan setelah bansos adalah bidang ekonomi dan keuangan sebanyak 149 aduan atau 14,84 persen. Disusul pelayanan kesehatan 19 aduan atau 1,89 persen, transportasi sebanyak 15 aduan atau 1,49 persen, dan keamanan sebanyak 4 aduan atau 0,40 persen.

Berdasarkan lokasi pengaduan, laporan terbanyak berasal dari wilayah Banten sebanyak 131 aduan. Disusul Sumatera Barat sebanyak 117 aduan, Jakarta, Bogor, Depok sebanyak 77 aduan, Jawa Tengah dan Jawa Timur masing-masing 70 aduan.

Sementara, Instansi dengan persentase pengaduan terbanyak yaitu Dinas Sosial (53,1 persen), disusul oleh OJK (3,3 persen) PLN (2,1 persen), Bank (1,5 persen), dan Sarana Perhubungan (0,7 persen).

Dari laporan tersebut, sebanyak 18,5 persen laporan telah ditindaklanjuti dengan metode Respon Cepat Ombudsman (RCO), antara lain dengan segera berkoordinasi langsung dengan pengambil keputusan di instansi terlapor.

“Metode RCO dimaksudkan agar penyelesaian kasus yang dilaporkan mendapatkan prioritas instansi terlapor karena terkait pelayanan publik yang berisiko misalnya menyangkut nyawa manusia,” tambahnya.

Kemudian, sebanyak 53,5 persen laporan tersebut telah ditindaklanjuti oleh Ombudsman RI dengan melakukan koordinasi dan meneruskannya kepada Kementerian, lembaga atau pemerintah daerah terkait, melalui narahubung yang ditunjuk. Selanjutnya penyelesaian laporan tersebut akan dimonitor oleh Ombudsman RI.

Amzulian mengungkapkan, bahwa pengaduan terkait Bansos diantaranya adalah penyaluran bantuan yang tidak merata, baik dalam hal waktu, sasaran atau masyarakat penerima maupun wilayah distribusi, lalu ketidakjelasan prosedur dan persyaratan untuk menerima bantuan, masyarakat yang kondisinya lebih darurat lapar tidak terdaftar dan sebaliknya, terdaftar tapi tidak menerima bantuan, dan tidak dapat menerima bantuan di tempat tinggal karena KTP pendatang.

Dimana Ombudsman RI juga telah menemukan di beberapa wilayah seperti Jambi dan Papua yang diduga ada upaya manipulasi data penerima bantuan sosial oleh pihak-pihak tidak bertanggungjawab. Manipulasi data tersebut tidak hanya mengurangi atau menambah jumlah penerima bantuan sosial, tapi juga mengganti nama penerima asli dengan penerima lain yang justru tidak tepat sasaran. “Di Sulawesi Barat, Ombudsman RI juga menerima laporan adanya pemotongan jumlah bantuan sosial yang awalnya Rp 600.000 menjadi Rp 300.000,” ungkapnya.

Adapun aduan masyarakat terdampak Covid-19 terkait bidang ekonomi dan keuangan, di antaranya OJK tidak merespon pengaduan secara cepat dalam restrukturisasi kredit, belum tersedianya informasi secara jelas mengenai kebijakan relaksasi kredit kepada masyarakat, debt collector menyita barang debitur karena tidak mampu mengangsur, dan kebijakan pemberian diskon 50% yang tidak berlaku untuk semua pelanggan listrik 900VA.

“Dan belum adanya layanan secara jelas terkait prosedur dan mekanisme pemohon restrukturisasi kredit bagi sejumlah masyarakat yang telah menerima kriteria,” ucapnya.

Sementara itu, aduan masyarakat terkait pelayanan kesehatan diantaranya mengenai kurangnya informasi tentang perbedaan klasifikasi pasien Covid-19, kurangnya informasi tentang alur pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan gejala mirip Covid-19 dan atau tindak lanjutnya, termasuk tempat isolasi, keterlambatan penyampaian hasil tes Covid-19 kepada pasien.

“Dan kepala desa atau pemerintah desa kurang berkoordinasi dengan instansi terkait penanganan terhadap warga dan keluarga yang ditetapkan sebagai ODP atau PDP Covid-19,” tutupnya. (Waw)

Komentar

News Feed