oleh

Komisi VII: Keputusan Menag Batalkan Pemberangkatan Haji Langgar UU!

indonesiakita.co – Ketua Komisi VII DPR Yandri Susanto menilai, keputusan Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi tentang pembatalan keberangkatan ibadah haji Tahun 2020 di tengah pandemi virus corona melanggar UU Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Bahkan ia menyebut terdapat kekeliruan dalam kebijakan tersebut.

“Harusnya itu segala sesuatunya tentang haji diputuskan bersama DPR. Apakah biaya penyelenggaraan haji, anggaran setoran dari calon jemaah, kemudian pemberangkatan dan pemulangan. Termasuk hal yang sangat penting seperti ini, harus bersama-sama DPR untuk memutuskan batal atau tidak,”ujarnya, kemarin di Jakarta.

Ia mengungkapkan bahwa belum mendapatkan informasi terkait keputusan Menag tentang pembatalan haji yang dilakukan hari ini. Terakhir, Kemenag hanya mengirimkan surat untuk memohon digelarnya Rapat Kerja (Raker).

Yandri mengaku khawatir setelah keputusan Menag ini dikeluarkan, akan ada hasil keputusan lain yang dikeluarkan Kerajaan Arab Saudi. Semisal, memperbolehkan pelaksanaan ibadah haji bagi negara-negara lain. “Kalau sekarang kan kelihatannya pemerintah buang badan, emang enggak siap. Kemenag baca undang-undang lah, jangan grasak grusuk,” ujarnya,

Sebagaimana diketahui, Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi memutuskan tidak memberangkatkan jemaah untuk melaksanakan Ibadah Haji 1441 Hijriah atau 2020 Masehi. Dia menuturkan, menjaga keselamatan jemaah di tengah wabah virus corona (Covid-19) menjadi pertimbangan utama dalam keputusan tersebut.

Fachrul Razi mengaku, keptusan tersebut tertuang dalam Surat Nomor 494 Tahun 2020 tentang pembatalan penyelenggaraan ibadah haji. “Pemerintah memutuskan untuk tidak memberangkatkan Ibadah Haji 1441 Hijriah atau 2020,” ujarnya dalam konferensi pers di Kementerian Agama (Kemenag), Selasa (2/6/2020). (Waw)

Komentar

News Feed