oleh

DPR: New Normal Hanya Kedok untuk Tutupi Ketidakmampuan Pemerintah!

indonesiakita.co – DPR meminta pemerintah untuk jujur kepada masyarakat terkait situasi penanganan Covid-1 terkait kebijakan New Normal. Pasalnya, wacana yang dilemparkan pemerintah seolah situasi telah membaik.

“Mestinya pemerintah jelaskan secara jujur, benarkah situasi penanganan Covid-19 saat ini sudah semakin terkendali atau wacana new normal ini hanya sebagai kedok untuk menutupi ketidakmampuan pemerintah tangani Covid-19,” ujar Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Sukamta, hari ini.

Ia mengatakan, bahwa stidaknya, ada lima persoalan penanganan Covid-19 oleh pemerintah. Pertama, pemerintah tidak ada desain besar penanganan virus corona. Tiga bulan setelah masa tanggap darurat, pemerintah dinilai tidak menjelaskan tahapan apa yang akan dilakukan. Hanya berwacana pelonggaran PSBB.

“Padahal kejelasan tahapan itu penting tidak hanya dalam upaya penanganan pandemi tetapi juga menjadi rujukan bagi dunia pendidikan, dunia usaha, pariwisata dalam memulai kembali aktivitasnya,” ungkapnya.

Kemudian, pemerintah punya persoalan pada sistem koordinasi. Sukamta tidak melihat jelas garis komando antara Presiden, kementerian, gugus tugas, dan pemerintah daerah. Dia mencontohkan saat Presiden Jokowi kemarin meminta jajarannya target uji spesimen 10 ribu per hari yang sudah dipesan beberapa waktu lalu.

“Pesan ini tidak jelas ditujukan kepada siapa, apakah Menteri Kesehatan atau Gugus Tugas atau menagih dirinya sendiri sebagai komando tertinggi. Ini semakin menunjukkan selama ini tidak ada koordinasi yang baik di pemerintah pusat.

“Sementara komunikasi dengan daerah juga seperti dalam soal pengaturan transportasi yang simpang siur. Sudah begitu Presiden mengatakan daerah harus mampu mengendalikan penyebaran Covid-19 sebelum menerapkan new normal. Ini kan artinya lempar tanggung jawab,” jelasnya.

Dimana sebelumnya, bahwa pernyataan Jokowi tersebut juga dinilai sebagai tanda test Covid-19 masih jauh dari optimal. Jumlah kasus yang disampaikan Jubir Gugus Tugas juga tak memberikan gambaran penyebaran virus. “Banyak ahli epidemiologi yang mengkritik soal ini. Ini artinya jika kurva Covid-19 yang tersaji hingga saat ini tidak bisa menjadi rujukan dalam membuat kebijakan pelonggaran karena masih terbatasnya pengujian yang dilakukan,” ucapnya.

Selain itu, dalam penanganan Covid-19 juga masih ada kesenjangan sarana dan prasarana di daerah dan tenaga kesehatan. Sukamta mengatakan, rasio rumah sakit hanya 1 dibanding 1000 penduduk. Sementara, Presiden meminta puskesmas lebih dilibatkan.

“Ini artinya sarpras kesehatan yang ada saat ini tidak memadai untuk menghadapi lonjakan jumlah pasien positif, belum lagi soal ketersediaan APD yang banyak dikeluhkan oleh rumah sakit hingga hari ini,” ketusnya.

Adapun yang kelima, pelaksanaan PSBB di berbagai daerah tidak optimal dan banyak pelanggaran terjadi. Ini bisa dibaca tingkat kedisiplinan masyarakat masih rendah. Sukamta mempertanyakan dengan kondisi masyarakat seperti ini apakah akan siap dengan protokol kesehatan yang ketat.

“Jadi sangat penting kejujuran pemerintah dalam situasi saat ini, seberapa jauh berbagai persoalan mendasar yang kami sebut tadi sudah tertangani dengan baik. Dan kurangi komentar yang bernada meremehkan oleh pihak Pemerintah sebagaimana pak Menko Polhukam kemarin yang menyebutkan kematian akibat kecelakan dan diare lebih banyak dibandingkan Virus Corona. Komentar-komentar seperti ini bisa mendorong masyarakat menjadi permisif dan akhirnya mengurangi kewaspadaan,”tutupnya. (Waw)

Komentar

News Feed