oleh

Segudang Dosa Jokowi dan Menterinya, Analis: Maukah Rakyat Memaafkan Mereka di Lebaran Tahun Ini?

indonesiakita.co – Hari Raya Idul Fitri 1441 H di depan mata, tentunya seluruh umat muslim merayakannya. Momen ini juga akan dijadikan ajang saling bermaafan antara satu dengan lainnya.

Namun, bulan suci Ramadhan tahun ini menjadi catatan tersendiri bagi umat muslim, karena menjalankan ibadah puasa ditengah-tengah berbagai masalah serta pandemi corona seperti yang dirasakan oleh banyak pihak.

Dosa Jokowi Pada Rakyat Indonesia

Analis Sosial Universitas Bung Karno, Muda Saleh mengatakan, Presiden Jokowi beserta para menteri kabinet patut meminta maaf secara khusus dan mendalam, mengingat berbagai kebijakan tidak berpihak pada rakyat, terlebih dilakukan pada saat pandemi corona berlangsung di Indonesia.

Janji Pertumbuhan Ekonomi Tak Maksimal

“ Jokowi harus minta maaf, karena tak mampu mewujudkan janji manisnya soal pertumbuhan ekonomi sebanyak 7 persen, artinya apa yang dijanjikannya kepada bangsa Indonesia tak terpenuhi.

Sebagaimana diketahui, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto mengumumkan ekonomi Indonesia pada kuartal I/ 2020 tumbuh melambat sebesar 2,97 persen (year on year). Ia mengatakan secara kuartalan atau dibandingkan dengan kuartal IV/2019, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat minus 2,41 persen.

Naikkan Iuran BPJS kesehatan Dimasa Pandemi Corona dan PHK Massal

Muda juga menyotori kenaikan iuran BPJS Kesehatan dilakukan oleh Jokowi dimasa pandemi corona dan maraknya PHK yang dialami para pekerja. “Iuran BPJS Kesehatan naik, padahal para pekerja sedang merintih karena baru saja menerima pil pahit, yakni penghentian kerja dari perusahaan, tentunya ini akan berdampak buruk, jika anggota keluarga terkena sakitm biaya darimana?, mau minta tolong siapa? sementara pemerintah saja tak mau menolong masyarakat?,” tegasnya.

Sebagai informasi, kenaikan iuran tersebut tertuang pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, yang di teken Jokowi beberapa waktu lalu.

Jokowi Sebut Tak ada Corona di Indonesia

Presiden Jokowi sebelumnya meminta masyarakat agar tetap waspada menghadapi kemungkinan penyebaran virus corona. Meski hingga saat ini belum menyebar di Indonesia, namun Jokowi meminta masyarakat berhati-hati.

“Terpenting kita waspada, hati-hati,” kata Jokowi saat ditemui di Istana Negara, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat, 24 Januari 2020 lalu.

Jokowi mengatakan ia telah meminta Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto untuk mengawasi kemungkinan penyebaran virus secara detail. Langkah yang telah dilakukan, adalah dengan memasang pemindai panas di tempat-tempat kedatangan warga dari luar negeri. Khususnya dari terminal kedatangan dari negara-negara yang kemungkinan telah terjangkit virus ini.

Jokowi pun menegaskan hingga saat ini, belum ada laporan bahwa virus ini telah menyebar di Indonesia. “Sampai sekarang informasi yang saya terima dan semoga seterusnya, tidak ada yang terjangkit Korona,” kata Jokowi.

Dosa Menteri Jokowi

Ramai-ramai menteri kabinet Jokowi menyebut tak ada virus corona di Indonesia, padahal sejumlah negara tetangga telah mengingatkan. Sebut saja Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan, Menko polhukam Mahfud MD, Menteri Kesehatan Terawan. Ironisnya, pemerintah justru memberikan diskon tiket pesawat terbang, hotel dan restoran pada saat pandemi sedang menyebar di beberapa negara di Asia, alhasil, pada saat sejumlah negara sedang menjalani masa perbaikan, RI justru dalam kondisi yang sangat mencemaskan.

“Kasus Covid-19 di Indonesia kembali bertambah pada Sabtu (23/5/2020), setidaknya terdapat penambahan sebanyak 949 orang. Saya lihat tadi di media, Ahmad Yurianto menyampaikan informasi ini.

“Dimana total kasus virus corona di Indonesia per hari ini menjadi 21.745 orang, sementara penambahan pasien sembuh ada 192, total ada 5.249 orang dinyatakan sembuh.

Sedangkan untuk pasien yang meninggal dunia ada 25 orang hingga sore ini total menjadi 1.351 orang. “Kalau saja sejak awal pemerintah siap, ini tak akan terjadi sebanyak ini..ini dosa siapa?,” tambah Muda.

Mall Dibuka, Moda Transportasi Kembali Beroperasi

Muda menambahkan, bahwa kebijakan pemerintah membuka moda transportasi, serta perizinan dibukanya sejumlah pusat perbelanjaan berdampak buruk. “Coba bayangkan, sejumlah kepala daerah sudah ngemis-ngemis agar Kereta Rel Listrik (KRL) distop, menterinya ngotot dibuka, pusat perbelanjaan dibuka hingga menciptakan ratusan orang bergumul di dalam mall, ini menggambarkan luarbiasanya bahaya tercipta di depan mata kita.

Ia beranggapan bahwa , langkah tersebut bertolak belakang dengan harapan para tenaga medis, yang bersusah payah dalam menanganai pasien Covid-19. “Tim medis sudah banyak yang berguguran, mereka kerja di bawah tekanan, gak ketemu anak, suami atau istri dan keluarga, pemerintah asik-asiknya membuka akses penerbangan, mall dan KRL, padahal di sejumlah negara Eropa sudah diketahui, salah satu penyebab terjadinya penularan berasal dari tempat-tempat yang memicu berkumpulnya orang dalam jumlah yang banyak, misalnya saja stadion sepakbola,” ungkapnya lagi.

Dosa Menko Perekonomian Airlangga Hartarto

Muda menilai, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto harus meminta maaf kepada masyarakat Indonesia terkait program kartu prakerja. Pasalnya, dengan angka yang fantastis, dan dilakukan oleh vendor-vendor yang sebelumnya disebut dilakukan tanpa menggunakan tender serta penunjukan langsung.

“Dari total anggaran sebesar Rp 20 triliun, dan 5,6 triliun untuk perusahaan mitra ini sangat menyakitkan bangsa Indonesia. Sudah kita lihat ada belajar mancing lah, belum lagi tutorial belajar yang beryul-betul mirip dengan apa yang ada di Youtube dan sebetulnya bisa diakses dengan gratis, ini model bisnia apa, ingat dosa Pak Airlangga, segeralah minta maaf kepada bangsa Indonesia,” tambah Muda.

Dosa Menko Luhut Binsar Pandjaitan

Selain itu menurutnya, kebijakan yang dilakukan Luhut juga bertolak belakang dengan rencana pemerintah yang mengedepankan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia, dengan mendatangkan TKA asal China di Indonesia.

“Jokowi janji di kampanye memberikan lapangan kerja seluas-luasnya pada generasi muda agar dapat bersaing, tapi pada implementasinya, dengan kehadiran TKA asal China ini membuktikan bahwa ini justru mempersempit lapangan kerja untuk generasi muda. Dan menariknya, rencana kedatangan 500 TKA asal China disebut-sebut akan direalisasikan pada bulan Juni ini.

Diketahui, Luhut memang mengatakan kedatangan TKA tersebut pada Juni mendatang. “Ya nanti. Orang itu (China) berencana minta, tapi itu nanti baru Juni atau Juli baru kejadian (masuk ke Indonesia). Sekarang mereka sudah minta izin. Kan perizinan itu enggak cukup sehari,” kata Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dalam bincang secara online, pada Senin 11 Mei 2020 lalu.

Dosa Parlemen Terhadap Bangsa Indonesia

Adapun dalam kondisi pandemi Corona, DPR RI lewat Badan Legislasi (Baleg) DPR akan menggelar rapat guna melanjutkan pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja pada Rabu (20/5/2020) lalu.

Dimana alasan DPR tetap membahas RUU Cipta Kerja untuk menyelesaikan RUU tersebut dalam 100 hari sesuai permintaan Presiden Joko Widodo juga tidak masuk akal.

“Jadi,, apa yang dikatakan oleh Direktur Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menilai langkah DPR tersebut merupakan tindakan yang berlebihan sudah sangat tepat,” tegas Muda.

Ia pun berharap presiden Jokowi dan para menterinya meminta maaf dengan sepenuh hati kepada bangsa Indonesia atas kinerja yang membuat masyarakat Indonesia bingung, dan keterpurukan ekonomi yang menambah kesulitan bagi masyarakat akan kebutuhan.

“Uang proyek infrastruktur disimpen baik-baik di dalam kantong, uang pembangunan ibu kota baru disimpan baik-baik di kantong, uang kartu prakerja dihambur-hamburkan sia-sia, mall dibuka, transportasi dibuka, tenaga medis menjerit… Segitu banyaknya dosa kalian, maukan rakyat Indonesia memaafkannya?,” tutupnya. (Fel)

Komentar

News Feed