oleh

Pakar Hukum Desak Pemerintah Investigasi Perbudakan ABK di Kapal China

indonesiakita.co – Adanya dugaan sistem kerja perbudakaan yang dialami oleh ABK di kapal China masih menjadi sorotan publik. Menanggapi hal ini, Rektor Universitas Jenderal Achmad Yani (Unjani) Hikmahanto Juwana mendesak agar pemerintah Indonesia memberikan perlindungan terhadap para pekerja tersebut.

“Ada sejumlah hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Pertama dan terpenting adalah memberi perlindungan terhadap para ABK yang berada di kapal berbendera Tiongkok,” ujar Hikmahanto Juwana dalam keterangan tertulisnya, kemarin.

Sosok yang juga merupakan Guru Besar Hukum Internasional UI ini mengatakan, bahwa perwakilan Indonesia di Korea Selatan perlu meminta Kepolisian Korea Selatan untuk melakukan investigasi atas dugaan pelanggaran pidana atau hak asasi manusia berupa perbudakan.

“Kepolisian yang berwenang adalah kepolisian Korsel meski kapal tersebut berbendera Tiongkok. Hal ini karena kapal tersebut berada di wilayah kedaulatan negara Korsel,” tegasnya.

Selain itu, ia juga meminta agar pemerintah Tiongkok membantu otoritas Korsel dan Indonesia melalui kerja sama interpol untuk mengungkap dugaan kejahatan atau pelanggaran HAM berupa perbudakan.

Sebagai informasi, sebelumnya Youtuber Jang Hansol menerjemahkan isi video milik media MBC bahwa di kapal tersebut telah terjadi praktek perbudakan.

“Mereka mengatakan, bahwa para pekerja China di kapal itu membawa air minum, namun pekerja Indonesia tidak boleh meminumnya. Sementara untuk orang Indonesia boleh minum air laut yang difilterasi. dan kondisi badan pekerja Indoensia kian memburuk.” jelas Hansol, menerjemahkan apa yang disampaikan pembawa acara tersebut.

 

Screen-Shot-2020-05-07-at-3.15.12-AM-150x150.png

Sumber: Youtube /Jon Jang Hansol (Korea Reomit)

“Mereka bekerja sehari selama 18 jam, di mana si pelaut menuturkan dia pernah berdiri selama 30 jam. “Sistem kerja dikapal tersebut miirip dengan perbudakan,” tambah Hansol.

“Kelompok HAM yang menyelidiki kematian empat orang di kapal kemudian melaporkannya kepada Garda Penjaga Pantai Korea Selatan (KCG), untuk segera menginvestigasinya. Seoul dilaporkan bisa melakukan investigasi karena pada 2015, mereka meratifikasi perjanjian internasional untuk mencegah perdagangan manusia.

“Namun dua hari setelah peristiwa itu, kapal tersebut langsung meninggalkan lokasi sehingga investigasi tak bisa dilanjutkan. Untungnya, demikian terjemahan yang dipaparkan Hansol, masih ada pelaut yang berada di Busan, mereka ingin melaporkan pelanggaran HAM yang mereka terima. Kru tersebut dilaporkan sudah meminta pemerintah Korea Selain untuk menggelar penyelidikan menyeluruh,” tutup Hansol. (Fel)

Komentar

News Feed