oleh

Jokowi Lempar Uang Rp 400 M Per Bulan untuk Dewan Pengawas KPK

indonesiakita.co – Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tampaknya harus bekerja keras dalam mengawal jalannya kinerja lembaga antirasuah tersebut. Mengingat, fasilitas dan gaji yang didapat dari Peraturan Presiden (perpres) Nomor 61 Tahun 2020 cukup fantastis.

Diketahui, presiden telah menandatangani Perpres tersebut dan menjelaskan kinerja secara lengkap. “Untuk meningkatkan mutu, prestasi, pengabdian dan kinerja bagi Ketua dan Anggota Dewan Pengawas KPK, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang hak keuangan dan fasilitas lainnya.” demikian ketentuan dalam Perpres yang diunduh dari laman Sekretariat Negara, Rabu, 6 Mei 2020.

Semisal saja, diketahui bahwa, ketua dan anggota Dewan Pengawas KPK mendapatkan gaji bersih lebih dari Rp 80 juta setiap bulan. Sebagaimana diketahui, Ketua Dewan Pengawas KPK yang saat ini dijabat oleh Tumpak Hatorangan.

Ia tentunya mendapatkan gaji yang lebih banyak dari empat anggota Dewan Pengawas lainnya. Rincian gaji dewan pengawas yakni, gaji pokok Rp 5.040.000; tunjangan jabatan Rp 5.500.000; dan tunjangan kehormatan Rp 2.396.000.

Selain itu, Ketua Dewas KPK juga berhak mendapatkan tunjangan fasilitas berupa, tunjangan perumahan Rp 37.750.000; tunjangan transportasi Rp 29.546.000 dan tunjangan hari tua Rp 8.063.500. Bila ditotal, maka Ketua Dewas mendapatkan gaji bersih sebanyak Rp 88.296.500 setiap bulan.

Sedangkan gaji untuk empat anggota Dewas KPK, terdiri dari gaji pokok Rp 4.620.000; tunjangan jabatan Rp 5.500.000, dan tunjangan kehormatan Rp 2.314.000. Anggota Dewas juga mendapatkan fasilitas berupa, tunjangan perumahan Rp 34.900.000; tunjangan transportasi Rp 27.330.000 dan tunjangan hari tua Rp 6.807.250. Jumlah gaji bersih anggota Dewas KPK totalnya Rp 81.471.250.

Sebenarnya, Ketua dan Anggota, Dewan Pengawas KPK juga mendapatkan tunjangan asuransi kesehatan dan jiwa senilai Rp 16.325.000. Namun, tunjangan itu langsung dibayarkan oleh Sekretariat Jenderal KPK kepada lembaga asuransi yang ditunjuk. Ketua dan anggota Dewas memperoleh tunjangan keluarga dan tunjangan beras sesuai ketentuan yang berlaku untuk Pegawi Negeri Sipil.

Fasilitas Pengamanan

Sementara itu,dalam perpres tersebut juga terdapat fasilitas lain, yakni pengaanan super ketat. “Ketua dan Anggota Dewan Pengawas memperoleh Jaminan Keamanan terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewenangannya,” demikian bunyi Pasal 13 ayat 1 dalam Perpres 6/2020.

Dengan demikian, presiden Jokowi menerbitkan peraturan sekaligus melempar anggaran sebesar Rp 414 miliar dalam sebulan untuk para dewan pengawas KPK. (Fel)

Komentar

News Feed