oleh

Soal Larangan Mudik, Demokrat Nilai Jokowi Tak Didengar Menterinya!

indonesiakita.co – Larangan mudik yang disampaikan oleh presiden Jokowi tampaknya tak semulus yang diharapkan ketika sampai kepada bawahannya. Hal ini terbukti adanya kelonggaran transportasi yang dilakukan oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

Padahal sejatinya, pengetatan penggunaan kendaraan sudah jauh-jauh hari dilakukan, guna meminimalisir aktivitas sebagai cara untuk mengurangi potensi penyebaran virus corona.

Menanggapi hal ini, politisi partai Demokrat, yakni Irwan menanggapi kebijakan Menhub tersebut. Ia menilai bahwa apa yang disampaikan oleh pemerintah pusat tidak bisa menjadi contoh bagi daerah.

“Ini contoh apa, kita sudah berbulan-bulan tapi tidak ada teladan untuk dicontoh di daerah,” tegasnya, dalam rapat kerja antara Komisi V DPR dengan Menhub dan Menteri PUPR yang berlangsung secara daring, hari ini.

Anggota Komisi V DPR RI ini menambahkan, bahwa rencana relaksasi transportasi  yang dilakukan Budi Karya menunjukkan bahwa pemerintah pusat tidak fokus pada upaya penyelamatan manusia di tengah pandemi virus corona.

Ia mempertanyakan alasan jajaran menteri di Kabinet Indonesia Maju yang membuat kebijakan larangan mudik yang tidak sejalan dengan isi pidato Presiden Joko Widodo. “Ini kita mau apa sih ini? Presiden jelas pidato khusus larang mudik, tapi kemudian berubah-ubah dalam tataran di lapangan,” tegasnya.

Adapun pemerintah pusat menurutnya tidak konsisten dalam membuat kebijakan larangan mudik sehingga membuat masyarakat di daerah semakin bingung.

“Kita masih di lereng, tapi kita sudah percaya diri merelaksasi transportasi yang mana transportasi ini bukti penyebaran di luar Pulau Jawa bukti longgarnya transportasi ini,” tukasnya.

Diberitakan sebelumnya, Budi mengungkap akan melonggarkan transportasi di tengah pandemi virus corona pada 7 Mei 2020.

Relaksasi transportasi ini merupakan turunan dari Peraturan Menteri Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi selama Musim Mudik Idul Fitri 1441 H dalam rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19.

“Rencananya Gugus Tugas Covid-19 yang akan mengumumkan. Intinya adalah penjabaran, bukan relaksasi. Dimungkinkan semua moda angkutan udara, kereta api, laut dan bus kembali beroperasi dengan catatan harus pakai protokol kesehatan,” ujar Budi Karya dalam video conference, Rabu (6/5). (Waw)

Komentar

News Feed