oleh

Menhub Perbolehkan Pejabat Gunakan Transportasi Umum

indonesiakita.co – Pejabat negara termasuk anggota DPR tampaknya tetap bisa menggunakan kendaraan selama aturan mudik berlaku. Namun, kendaraan yang diperbolehkan adalah transportasi umum.

“Jadi, rekan (DPR) dari Kalimantan, Sulawesi, Papua, Sumatera, jika memang dibutuhkan untuk tugas secara spesifik. Saya sampaikan bapak adalah petugas negara, pejabat negara, boleh melakukan movement (mobilitas) sesuai tugasnya,” ujar Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, hari ini saat menggelar rapat kerja virtual bersama Komisi V DPR RI.

Ia menjelaskan bahwa keputusan ini bagian dari penjabaran lebih lanjut terkait Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Musim Mudik Idul Fitri 1441 Hijriyah.

Adapun dalam ataura tersebut selain pejabat negara yang bertugas, tenaga kerja di bidang logistik pun diperbolehkan menggunakan transportasi umum dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat.

“Secara kebetulan Pak Menko (Airlangga) memberikan satu arahan pada kami, logistik tidak boleh berkurang yang membuat suatu penurunan kegiatan ekonomi. Kami akan melakukan segala effort agar PT ASDP, PT Pelni menjangkau daerah yang tidak bisa dijangkau dibantu dengan kapal,” tutupnya. (Waw)

Komentar

News Feed