oleh

Hanafi Rais Mundur Karena PAN Dukung Perppu Corona?

indonesiakita.co – Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional ( PAN) periode 2019-2024 Hanafi Rais menyatakan mundur dari jabatannya di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sekaligus di kepengurusan PAN. Hal ini ia sampaikan dalam surat resmi yang ia tandatangani pada hari ini.

“Bersama surat ini, saya menyatakan mengundurkan diri dari kepengurusan DPP PAN 2020-2025, dari Ketua Fraksi PAN DPR RI dan dari anggota DPR RI Fraksi PAN 2019-2024,” tulisnya.

Hanafi menyinggung soal kongres PAN pada Februari lalu, ia berharap partainya dapat menegakkan prinsip keadilan untuk menjaga keutuhan dan kebersamaan antarkader. Namun, ia menilai, Kongres V PAN justru sarat akan kekerasan dan mencoreng wajah partai Di sisi lain, Hanafi berpendapat, saat ini PAN cenderung bersikap konformitas terhadap kebijakan pemerintah. Padahal, menurut dia, banyak kader dan simpatisan ingin PAN menjadi antitesis dari pemegang kekuasaan.

“Kecenderungan melakukan konformitas terhadap kekuasaan sekalipun didahului dengan kritik-kritik, bukan sikap yang adil di saat banyak kader dan simpatisan menaruh harapan PAN menjadi antitesis dari pemegang kekuasaan,” jelasnya.

Sementara itu di sisi lain, Partai Amanat Nasional (PAN) mendukung Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020. Sikap ini mengingat pentingnya payung hukum bagi belanja negara untuk program penanganan Covid-19.

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mengatakan, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp405 triliun untuk penanganan Covid-19. Dari jumlah tersebut, Rp75 triliun dialokasikan untuk tambahan anggaran belanja kesehatan, anggaran untuk jaring pengaman sosial sebesar Rp110 triliun dan dukungan industri serta pemulihan ekonomi senilai Rp220 triliun.

Berdasarkan komunikasi dengan berbagai pihak, lanjut Zulhas, pemerintah belum berani mengeksekusi kebijakan tersebut. Selama belum ada dasar hukumnya.

“Saya melaksanakan komunikasi dengan berbagai kalangan dengan pemerintah, Kementerian terkait, dengan masyarakat, para bupati, gubernur, bahkan masyarakat yang terdampak langsung di bawah,” kata Zulhas dalam sambutan pembukaan Rakernas I PAN, Selasa (5/5).

“Masyarakat kita sudah tidak akan sanggup lagi menunggu bantuan sosial, relaksasi kredit UMKM, cicilan motor, bantuan kepada yang terkena PHK. Karena tidak berani mengambil keputusan. Sebelum Perppu ditandatangani disetujui tidak ada Kementerian, BI, yang berani ambil keputusan. Di samping dananya memang belum tersedia. Ada (dana) tapi sedikit sekali,” jelasnya. (Fel)

Komentar

News Feed