oleh

Golkar Tolak Dikaitkan dengan Kasus E-KTP, Meski Mantan Ketumnya Masuk Bui

indonesiakita.co – Kritikan ekonom Rizal Ramli soal istilah ‘Begal Digital’ menjadi ramai diperbincangkan. Bahkan salah satu partai yang disentilnya, yakni Golkar angkat bicara terkait apa yang disampaikan Rizal.

Pengurus DPP Partai Golkar berikan reaksi keras terhadap kritik yang dilayangkan ekonom Rizal Ramli baru-baru ini yang mengaitkan Partai Golkar dengan kasus BLBI dan proyek e-KTP.

Wasekjen Bidang Keamanan Nasional DPP Partai Golkar Samsul Hidayat mengatakn, bahwa partainya sama sekali tidak ada hubungannya dengan kasus BLBI dan skandal E-KTP yang melibatkan nama mantan Ketua Umum Golkar yakni Setya Novanto. “Partai Golkar tidak ada keterlibatan atau ada aliran dana dari kedua kasus tersebut, sudah dibuktikan secara hukum,” tegas Samsul Hidayat, hari ini.

Selain itu, ia  juga mempertanyakan pernyataan yang mengaitkan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dengan begal hukum. “Soal Pak Airlangga Hartarto sebagai begal digital apa sudah dibuktikan secara hukum ,” sebutnya.

Sebelumnya, ekonom senior Rizal Ramli menggambarkan bahwa potensi kekuatan parpol dalam skema pengadaan berbagai proyek di Indonesia masih tinggi. Ia memberikan istilah bahwa rangkaian Perppu, Ombibus Law dan Kartu Prakerja diibaratkan sebagai ‘begal digital’ yang menjadi senjata bagi pihak-pihak tertentu yang ingin meraup keuntungan disaat kondisi pandemi corona seperti saat ini.

Bahkan, Rizal menyentil istilah Revolusi Industri 4.0 yang sering diungkapkan oleh Airlangga Hartarto.

“Ini yg sering pidato 4.0, 5.0. Realitanya jadi “Begal Digital”.  @PartaiGolkar yang namanya sudah mulai membaik, tapi sekarang dirusak dengan menjadi sponsor utama UU yg rugikan rakyat seperti OmniBus Law, Begal Digital dan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 yang bakal jadi pintu masuk skandal keuangan,” ujarnya

Sebagaimana diketahui, Mantan Ketua DPR Setya Novanto dan juga mantan Ketum partai Golkar ini terbukti mengintervensi proses penganggaran serta pengadaan barang dan jasa dalam proyek e-KTP. Novanto pun divonis hukuman pidana penjara selama 15 tahun dan denda Rp 500 juta subsider 3 bulan kurungan.

“Menyatakan terdakwa Setya Novanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi,” ujar ketua majelis hakim Yanto membacakan amar putusannya dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Selasa (24/4/2018) silam.

Hakim meyakini Novanto melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Novanto dihukum pidana penjara selama 15 tahun.

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Setya Novanto berupa pidana penjara selama 15 tahun dan pidana denda sejumlah Rp 500 juta, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan,” kata Yanto. (Waw)

Komentar

News Feed