oleh

Kontroversi Permenhub, DPR: Presiden Turun ke Lapangan, Jangan Hanya Duduk di Tahta Kerajaan!

indonesiakita.co – Anggota Komisi V DPR RI Syahrul Aidi Ma’azat merespon adanya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Musim Mudik IdulFitri 1441 H untuk pencegahan penyebaran Covid-19.

Namun pada implementasinya, aturan tersebut masih dilanggar oleh warga. Bahkan di sejumlah sosial media terlihat masyarakat masih melakukan aktivitas pulang kampung.

Syahrul pun mendesak agar Jokowi turun ke lapangan, agar mengetahui apakah peraturan tersebut sampai kepada masyarakat. “Kami dari PKS menghimbau kepada presiden jangan hanya duduk di tahta kerajaan atau mondar mandir di sekitar istana memberi bantuan yang tidak tepat sasaran. Ayo turun ke bawah dengarkan segala keluhan dan liat implementasi kebijakan setengah hati ini,” ucap Syahrul dalam keterangan tertulisnya, kemarin.

Ia juga berharap agar Presiden Jokowi jangan hanya mendengarkan bisikan para pembantunya yang menurutnya keliru membuat aturan.

“Jangan membuat rakyat sengsara lagi dari tekanan mental kebijakan yang gagu ini. Cukup Covid-19 ini yang membuat mereka takut dan bingung,” tegasnya.

Permenhub 25 Tahun 2020 Cacat

Selain itu menurutnya, Permenhub 25 Tahun 2020 yang diteken Menhub Ad Interim Luhut Binsar Panjaitan cacat dari awal. Baik dari legal drafting ketatanegaraan, maupun jalur koordinasi dengan mitra di Komisi V DPR RI. “Dari segi ketatanegaraan Permenhub ini seharusnya batal demi hukum karena inkonstitusional dan melanggar HAM,” sambungnya.

Dalam argumentasinya, Syahrul menyampaikan bahwa dalam pasal 28J UUD 1945 pembatasan hak harus diatur oleh UU bukan peraturan menteri. Kemudian Pasal 27 ayat (2) UU 39 tahun 1999 Tentang HAM, jelas memberikan kebebasan bagi warga negara untuk bergerak keluar masuk wilayah Indonesia.

Ia menilai, bahwa Permenhub tersebut tidak sinkron dengan peraturan lainnya seperti Permenkum HAM Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah NKRI.

“Permenkum HAM ini mempermudah akses orang asing untuk masuk dengan alasan bisnis seperti masuknya 500 TKA dari China. Hal ini membuat miris karena seluruh infrastruktur di-hold dan banyak TKD yang mengganggur, tetapi TKA boleh masuk,” tutupnya. (Fel)

Komentar

News Feed