oleh

Pajang Tersangka Pada Publik, Sikap KPK Dinilai Mirip Polri

indonesiakita.co – Sikap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sengaja memajang tersangka di hadapan publik menuai reaksi banyak pihak. Anggota Komisi III DPR Arsul Sani menilai langkah tersebut menyalahi asas praduga tak bersalah.

“Tidak kah itu juga merupakan dalam tanda kutip, Pak Ketua, melanggar asas presumption of innocence? Sistem peradilan pidana kita bersandar pada asas praduga tidak bersalah, presumption of innocence,┬ábukan presumption of guilt, praduga bersalah,” tutur Anggota Komisi III DPR Arsul Sani dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) secara daring dengan pimpinan KPK, Rabu (29/4).

Sebelumnya, lembaga antirasuah itu memajang dua tersangka kasus suap, yakni Ketua DPRD Muara Enim, Aries HB dan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas PUPR Muara Enim, Ramlan Suryadi, dalam konferensi pers secara daring, di Gedung KPK, Jakarta, Senin (27/4) lalu.

Ia mendesak, agar KPK mempertimbangkan kebijakan tersebut. “Maka karena itu saya mohon ini bisa dipertimbangkan kembali soal kehadiran tersangka,” tambahnya.

Arsul menyebut penegakan hukum mestinya tak sampai melanggar prinsip hukum universal. “Ketegasan dalam melakukan penindakan kasus korupsi tidak harus juga melanggar asas-asas atau prinsip-prinsip hukum pidana universal yang sudah kita akui bersama,” kata dia, yang juga menjabat Sekjen PPP itu.

Sementara itu, Psikolog Forensik Reza Inragiri Amriel menjelaskan bahwa memajang tersangka merupakan bagian dari upaya memberi sanksi sosial yang bisa memicu rasa malu. Namun, itu tak memicu rasa bersalah.

Padahal, katanya, berdasarkan sebuah studi lintas budaya yang paling efektif adalah memicu rasa bersalah. “Saat dibandingkan antara hukuman pidana, sanksi sosial, dan perasaan bersalah (sanksi internal), yang ampuh adalah perasaan bersalah,” kata dia, lewat pesan singkat.

Ia membenarkan bahwa ada gejala koruptor atau tersangka kasus korupsi yang seperti tak punya perasaan bersalah atau rasa malu saat tampil di depan publik. “Kalau perasaan bersalah vakum, sanksi hukum legal menjadi efektif. Sanksi sosial justru menguatkan kecenderungan orang untuk melanggar hukum,” tutupnya.

Bahkan, sebelumnya, mantan Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif menilai kebijakan memajang tersangka oleh Firli dkk itu mirip perlakuan Polri terhadap tersangka. Biasanya, kata dia, KPK hanya menampilkan barang bukti dalam konferensi pers. Sementara, tersangka ditemui awak media saat hendak dibawa ke rutan.

“Selama empat periode tidak pernah terjadi. Yang saya tahu hal yang seperti itu sering dilakukan di Polri,” kata dia, dalam pesan tertulis, Selasa (28/4) lalu. (Waw)

Komentar

News Feed