oleh

Kasus Penghinaan Nabi Muhammad SAW Dihentikan, Sekjen GNPF: Polri Tidak Adil Terhadap Umat!

indonesiakita.co – Sekjen Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Edy Mulyadi mengaku kecewa, setelah mengetahui bahwa kassus dugaan  penistaan agama yang membandingkan Nabi Muhammad SAW dengan Soekarno tidak dapat ditingkatkan menjadi penyidikan oleh kepolisian. Adapun alasannya adalah bukan merupakan tindak pidana.

Sebagaimana diketahui, pelapor adalah Sukmawati Soekarnoputri. “Saya hanya mampu mengelus dada. Langkah selanjutnya tidak ada yang bisa diambil kalau polisi sudah memutuskan bahwa tidak dapat ditingkatkan menjadi penyidikan karena bukan merupakan tindak pidana,” kata Edy Mulyadi di Jakarta, Rabu (29/4/2020).

Diketahui melalui surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan yang dikeluarkan Polda Metro Jaya bernomor B/1638/IV/RES.1.24./2020/Ditreskrimum bertanggal 1 April 2020 yang diperlihatkan Edy Mulyadi tertera  bahwa : Laporan Polisl Nomor : LPIBI0991/XII2019IBaraskrim, tanggal 21 November 2019, tidak dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan dan penyelidikan tindak pidana penistaan agama sebagaimana dimaksud dalam pasal 156 a KUHP yang tarjadi atau diketahui terjadi pada tanggal 18 November 2019.

Dimana dalam laporan tersebut polisi telah melakukan Penyelidikan Nomor: SP.Lidik/179I|/2020/Ditreskrimum, tanggal 15 Januari 2020,  Laporan Hasil Penyelidikan (LHP) tanggal 18 Maret 2020; dan HasiI Gelar Perkara tanggal 11 Marat 2020. Polisi juga telah me|akukan interview/klarifikasi terhadap pelapor; juga telah melakukan imerview/klariflkasi terhadap saksi-saksi, ahli Agama dan ahli Bahasa lndonesia.

 

 

Edy menjelaskan, bahwa dengan tidak dapat ditingkatkan menjadi penyidikan laporannya tersebut maka diketahui bahwa hukum yang berlaku di Indonesia telah tebang pilih. Hukum hanya tajam jika berhadapan dengan para oposan, orang yang mengkritik penguasa, orang-orang yang tidak sebarisan dengan penguasa maka hukum ditegakkan dengan tegas dan keras.

“Tapi sebaliknya, hukum sama sekali tidak berlaku apabila pelakunya dari kalangan Istana dan para pendukungnya,” tegas Edy.

Ia menjelaskan, pihaknya melaporkan Sukmawati ke polisi karena berharap polisi dibawah pimpinan Jenderal Idham Aziz tidak sama dengan polisi dibawah Kapolri sebelumnya. Tapi nyata dan faktanya Kapolri saat ini tidak berbeda dengan sebelumnya yang tetap berpijak ke penguasa dan para pendukungnya. “Apa yang akan kita lakukan, ya sudah kita semakin tahu bahwa Polri yang tidak adil terhadap umat,” tukasnya.

Diketahui sebelumnya, Kamis (21/11/2019), Edy Mulyadi sebagai Sekjen GNPF ditugaskan GNPF  melaporkan putri proklamator Ir Soekarno, Sukmawati Soekarnoputri, ke Bareskrim Polri atas dugaan penistaan agama. Laporan Edy diterima polisi dengan Nomor LP/B/0991/XI/2019/Bareskrim tertanggal 21 November 2019.Laporan tersebut merupakan laporan kelima terhadap Sukmawati ke polisi.

Semua laporan itu terkait pernyataan Sukmawati dalam acara diskusi bertajuk “Bangkitkan Nasionalisme Bersama Kita Tangkal Radikalisme dan Berantas Terorisme”. Dalam laporannya, pelapor juga menyertakan video pernyataan Sukmawati beserta link artikel berita terkait hal tersebut.

Sukmawati telah dilaporkan ke Bareskrim pada Senin (18/11/2019) dan Rabu (20/11/2019) oleh pihak berbeda. Selain itu, Sukmawati dua kali dilaporkan ke Polda Metro Jaya tanggal 15 dan 18 November 2019. Pasal yang disangkakan dalam seluruh laporan itu adalah Pasal 156a KUHP tentang Penistaan Agama. (Waw)

Komentar

News Feed