oleh

Sidang Perppu Corona, Penggugat Nilai Jokowi Ingin Kuasai Negara!

indonesiakita.co – Sidang gugatan Perppu corona yang digelar Mahkamah Konstitusi (MK) menghadiri tiga pemohon, yakni Masyarakat Anti Korupsi (MAKI), Amien Rais dkk, dan Damai Hari Lubis. Dimana Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang penanganan Corona ini menuai kontroversi ikarena membatasi kewenangan DPR dalam memberikan persetujuan APBN.

Dalam kesempatan tersebut, salah satu pemohon Dewi Anggraini menegaskan, bahwa presiden memang memiliki hak mengeluarkan Perppu sebagaimana Pasal 22 Ayat (1) Undang-undang Dasar 1945. Namun, dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2020 atau Perppu Covid-19, tidak memiliki urgensi.

“Bahwa saat ini tidak ada kondisi yang dikategorikan kegentingan yang memaksa, hanya ada ancaman virus Corona, apakah ancaman virus Corona telah dapat ditafsirkan Presiden sebagai hal ihwal kegentingan memaksa? Dalam upaya penanganan virus Covid-19 telah ada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, sehingga tidak sepatutnya dikeluarkan Perppu yang juga menangani Covid-19,” tegasnya, dalam sidang di MK.

Ia menambahkan, bahwa muatan materi Perppu Keuangan Negara terdiri dari 6 bab, tetapi tidak ada satu bab pun terkait dengan penanganan pandemi Covid-19. Diketahui, dalam pemohon dengan nomor permohonan 23/PUU-XVIII/2020 ini, mengutip pertimbangan Perppu, yang menyebut bahwa pandemi Covid-19 merupakan penyebab dari segala kemungkinan terjadinya ancaman bahaya perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan.

“Artinya, apabila permasalahan pandemi Covid-19 dapat segera diatasi, maka ancaman bahaya perekonomian dan stabilitas sistem keuangan juga dengan sendirinya menjadi tidak ada. Sehingga akar masalah ini, yaitu penanganan memerangi pandemi Covid-19, yang seharusnya menjadi tumpuan utama dalam menetapkan Perppu Keuangan Negara. Tetapi, butir penting ini tidak diatur sama sekali di dalam Perppu Keuangan Negara,” jelas Dewi.

Ia menambahkan, bahwa Perppu Covid-19, khususnya Pasal 28, membuat wewenang presiden berlebihan dan berkembang menjadi kekuasaan absolut dan sewenang-wenang. Dirinya pun mengutip sejarahwan, politisi dan penulis Inggris, John Emerich Edward, yang memandang kekuasaan cenderung korup dan sewenang-wenang, dan kekuasaan absolut membuat kerusakan dan kesewenang-wenangan secara absolut juga. “Berdasarkan hal tersebut menunjukan bahwa Perppu No 1 Tahun 2020 lebih mencerminkan constitutional dictatorship, dibandingkan merespon keadaan darurat kesehatan,” tutupnya.

Dalam persidangan, salah satu anggota penggugat yang juga merupakan mantan anggota DPR, yakni Ahmad Yani berpendapat bahwa Perppu tersebut mempersempit fungsi DPR. “Jadi memang, yang terlihat adalah bahwa persetujuan DPR ini sangat penting, karena apa?… ini sekaligus mencerminkan kedaulatan rakyat. Itulah mengapa akhirnya, jika DPR tidak menyetujui Rancangan UU APBN, maka Pemerintah tidak punya pilihan selain menggunakan UU APBN tahun sebelumnya.

Namun, akan tetapi Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1,2, dan 3 Perppu Nomor 1 Tahun 2020,menihilkan arti penting persetujuan DPR,” tegasnya.

Karena menurutnya, peraturan tersebut membuka peluang pemerintah memperlebar jarak antara jumlah Belanja dan Pendapatan. “Karena dengan pengaturan yang demikian membuka peluang bagi pemerintah untuk memperlebar jarak antara jumlah Belanja dan Pendapatan sampai dengan tahun 2022, atau setidak-tidaknya, DPR tidak bisa menggunakan fungsi persetujuanya secara leluasan, melainkan dipatok dengan batas minimal 3% PBD, tanpa ada batas maksimal presentasi PDB,” sambung Yani.

Ia pun mempertanyakan, adanya batas minimal defisit tanpa menentukan batas maksimal. “Sama saja dengan memberikan ‘cek kosong’ bagi pemerintah untuk melakukan akrobat dalam penyusunan APBN setidaknya sampai dengan 3 (tiga) tahun ke depan atau Tahun Anggaran 2022. Hal ini berpotensi disalahgunakan Pemerintah untuk memperbesar rasio pinjaman negara, khususnya pinjaman yang berasal dari luar negeri,” lanjutnya.

Yani juga beranggapan bahwa materi Perrpu corona tersebut tidak memiliki urgensi, karena mengingat ada aturan Keuangan Negara, yang mengatur mekanisme pelaksanaan APBN. “Karena Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara telah mengatur mekanisme pelaksanan APBN dalam keadaan tidak normal atau darurat, tanpa perlu mengeluarkan Perppu, yang memang sama sekali tidak dikenal dalam rezim penyusunan Anggaran Negara/Keuangan Publik. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3), (4), dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,” paparnya.

Selain itu menurutnya, Perppu tersebut juga membuka kemungkinan defisit yang tinggi.

“Hal ini patut dicurigai sebagai agenda politik anggaran yang disusupkan, agar Pemerintah mendapatkan legitimasi hukum untuk berakrobat dalam menyusun anggaran negara sampai 3 tahun ke depan, khususnya sebagai legitimasi untuk menambah jumlah pinjaman luar negeri yang dianggap sebagai jalan paling rasional untuk melakukan pemulihan ekonomi pasca wabah Covid-19, dengan konsekuensi APBN kita di masa yang akan d ang semakin tergerus dan terbebani untuk melunasi piniaman luar negeri Indonesia yang semakin membengkak,” pungkasnya. (Fel)

Komentar

News Feed