oleh

PSBB Ditolak Kemenkes, Gubernur Gorontalo: Kami Bikin Aturan Sendiri!

indonesiakita.co – Kementerian Kesehatan menolak pengajuan permohonan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Pemerintah Provinsi Gorontalo. Padahal diketahui, presiden Jokowi sebelumnya memberikan arahan atas langkah tersebut sebagai antisipasi penyebaran Covid-19.

Menanggpi hal ini, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie mengaku kecewa. Ia mengaku nekat akan tetap mengajukannya, kali ini aia akan mengajukan kepada pemerintah pusat.

“Kita melaksanakan semua perintah Presiden untuk memutus rantai penyebaran virus corona ini, tapi kalau dipersulit dengan berbagai izin dan aturan, bingung kita semua,” katanya saat konferensi pers, kemarin.

Ia mengatakan, bahwa penyebaran virus corona di Gorontalo mulai mengkhawatirkan, terlebih saat ini jumlah positif corona telah mencapai 15 orang dan satu orang di antaranya telah meninggal dunia.

“Mesti harus tunggu banyak korban ya baru kita bergerak? Coba lihat negara Italia dan Amerika mayat-mayatnya sudah tidak sempat dimakamkan. Apa kita harus nunggu begitu,” tegasnya lagi.

Rusli mengungkapkan, Gorontalo siap menerapkan PSBB, serta segala kebutuhan masyarakat di masa PSBB telah disiapkannya dengan baik. “Beras kami surplus, bahkan kebijakan saya untuk hasil pertanian di Gorontalo jangan dijual keluar daerah, kita harus tahan di sini. Gula kita cukup ada 3.500 ton di pabrik gula. Ikan kita cukup, kemarin saya perintahkan Kepala Dinas Perikanan membeli ikan dari nelayan, sekarang kita sudah punya stok 20 ton,” ungkapnya.

Sebagaimana diketahui, PSBB yang diajukan berupa penutupan total akses keluar masuk Gorontalo baik darat, laut maupun udara.

Pemprov juga mengajukan pembatasan aktivitas masyarakat yang hanya boleh pukul 06.00-17.00 WITA dan tidak lagi beraktivitas di luar rumah di atas jam tersebut.

Ia menegaskan tidak ingin mengambil risiko dengan membahayakan masyarakat Gorontalo, serta berharap pemerintah pusat menyetujui usulan PSBB di Gorontalo.

Bahkan, dalam konteks ini, Rusli menilai pemerintah pusat hanya melihat aspek epidemiologi saja, dan tinggi rendahnya jumlah pasien positif dan angka kematian.

“Saya mengusulkan ini demi untuk mencegah, ibaratnya saya sediakan payung sebelum hujan. Kami hanya punya dua dokter ahli paru dan hanya satu rumah sakit rujukan pasien Corona. Jadi itu harusnya menjadi pertimbangan pemerintah pusat, dan jika usulan kedua ini ditolak, saya dan masyarakat akan buat aturan sendiri,” tutupnya. (Fel)

 

Komentar

News Feed