oleh

Aparat Desa Tolak Bansos Karena Ngaco, Rizal Ramli Ingatkan Bantuan Tunai Bisa Lewat Perbankan!

-News-11.112 views

indonesiakita.co – Masyarakat Pekabaru menolak bantuan sosial (bansos)  yang akan didistribusikan untuk warga. Penolakan terjadi karena jumlah penerima bantuan tak sesuai dengan data warga.

Bahkan sebanyak 45 RT dan RW sepakat menolak bantuan itu. Sutomo Marsudi, ketua RT Simpang Baru mengatakan, penolakan keras tersebut dilakukan atas dasar beberapa hal. Pertama jumlah penerima bantuan yang diusulkan Ketua RT dan RW di Kelurahan Simpang Baru berjumlah 2.500-an Kepala Keluarga (KK). Namun data penerima yang keluar dan mendapatkan bantuan dari pemkot hanya sebanyak 261 KK.

Selain itu, data jumlah KK yang keluar sebanyak 261 KK se-Kelurahan Simpang Baru tersebut tidak sesuai dengan warga yang diusulkan oleh perangkat. Artinya, data yang keluar tidak tahu atas dasar apa jumlah 261 KK yang diberikan pemkot.

Lalu jika jumlah 261 KK itu dipaksakan untuk dibagikan, maka dipastikan akan terjadi gejolak hebat di tengah masyarakat. Karena sedikit sekali yang mendapatkannya. Dan yang lebih parah lagi, tentu Ketua RT dan RW yang akan menjadi sasaran amuk warga.

“Atas dasar itulah, kami seluruh Ketua RT dan RW se-Kelurahan Simpang Baru sejak tadi malam melakukan rapat hingga tadi pagi bersama tim distribusi dari Pemko Pekanbaru yakni tim Tagana dari PT Sarana Pangan Madani (SPM) yang merupakan salah satu BUMD Pangan di Pekanbaru untuk menyatakan penolakan keras jumlah bantuan yang sangat tidak sebanding dengan jumlah KK yang kami ajukan. Lebih baik warga kami tidak dapat sama sekali, daripada akan menimbulkan gejolak hebat di tengah masyarakat,” tegas Marsudi.

Sementara itu, perwakilan dari tim Tagana saat audiensi menyatakan bahwa pihaknya tidak punya kewenangan dan kapasitas untuk menjelaskan dan menjawab pertanyaan perangkat RT dan RW terkait jumlah penerima yang sangat sedikit tersebut.

“Kami di sini hanya bertugas untuk mendistribusikan bantuan saja. Terkait data penerima, itu kewenangan dinas sosial sesuai data yang telah diajukan perangkat RT dan RW,” katanya.

Audiensi yang dilakukan dalam aula Kantor Lurah Simpang Baru, Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru tersebut sempat ricuh. Karena perangkat RT dan RW sudah kesal sejak mendapatkan infomasi jumlah penerima bantuan yang sangat tidak masuk akal alias sangat sedikit.

Mengingat kondisi tersebut, kita kembali diingatkan oleh tokoh nasional Rizal Ramli, bahwa penyaluran sebaiknya tidak dilakukan oleh ormas maupun birokrasi. Karena cenderung dan sangat rentat terhadap korupsi.

Hal ini disampaikan Rizal Ramli dalam sebuah diskusi di salah satu stasiun tv swasta nasional beberapa hari lalu.

“Dalam kondisi seperti ini, jangan gunakan birokrasi, atau ormas. Saya gak percaya, karena yang sudah-sudah bantuan bisa berkurang diterima masyarakat. Bantuan satu juta… tapi yang sampai kepada masyarakat bisa 100 ribu,” tegas Rizal.

Rizal juga menyarankan agar penyaluran bantuan tunai bisa dilakukan dengan menggunakan sistem perbankan. “Gunakan saja BRI, mereka punya sistem kumputerisasi yang lebih dari BCA, nilai transaksi mereka sangat besar, dan mereka (BRI) tersebar di seluruh indonesia.

“Jadi kalau sweaktu-waktu terjadi hal-hal besar di Indonesia, kita sudah tau bantuan disalurkan kemana saja, kan ada data (big data), ini mempermudah kerja penyaluran bantuan. Dan cara ini juga bisa sekaligus menyehatkan perbankan di Indonesia,” tutup Rizal. (Waw)

Komentar

News Feed