oleh

Aturan Permenhub Soal Larangan Transportasi, Mobil Dinas Pejabat Diperbolehkan?

indonesiakita.co – Kementerian Perhubungan telah menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi selama Ramadhan dan Idul Fitri 1441 H. Adapun peraturan tersebut berlaku untuk transportasi darat, laut, udara dan perkeretaapian.

Juru Bicara Kemehub Adita Irawati menjelaskan, bahwa Peraturan tersebut masih terkait pencegahan Covid-19. “Permenhub ini merupakan tindak lanjut dari kebijakan Pemerintah untuk melarang mudik pada tahun ini dalam rangka mencegah penyebaran Covid-19,” ujarnya, dikutip dari keterangan resmi.

Namun, ada beberapa angkutan dikecualikan dari pelarangan ini yaitu kendaraan pimpinan lembaga tinggi negara, kendaraan dinas operasional berpelat dinas TNI dan Polri, kendaraan dinas operasional petugas jalan tol, kendaraan pemadam kebakaran, ambulans dan mobil jenazah, serta mobil barang atau logistik dengan tidak membawa penumpang.

Pengecualian untuk sektor transportasi lain seperti di udara, laut, penyeberangan dan perkeretaapian, juga diatur di dalam Permenhub ini.

Selain itu, larangan penggunaan transportasi berlaku untuk kendaraan yang keluar masuk di wilayah-wilayah seperti wilayah PSBB, zona merah penyebaran Covid-19, dan di wilayah aglomerasi yang telah ditetapkan PSBB, misalnya Jabodetabek.

“Untuk pengawasannya, di sektor transportasi darat akan dibangun pos-pos koordinasi atau kita sebut dengan check point, yang lokasinya tersebar di sejumlah titik. Pos-pos ini akan dikoordinasikan oleh Korlantas Pori,” tambahnya.

Sementara itu, terkait pemberian sanksi, akan diberikan secara bertahap mulai dari pemberian peringatan dan teguran secara persuasif hingga pemberian sanksi denda untuk para pengguna kendaraan pribadi yang membawa penumpang mudik.

Larangan ini mulai berlaku pada 24 April sampai 31 Mei 2020 untuk sektor darat dan penyeberangan, 24 April sampai 15 Juni 2020 untuk kereta api, 24 April hingga 8 Juni untuk kapal laut, dan 24 April hingga 1 Juni 2020 untuk angkutan udara.

“Terkait kebijakan pengembalian tiket (refund) bagi penumpang yang sudah terlanjur membeli tiket pada tanggal-tanggal tersebut, juga telah diatur di dalam Permenhub bahwa badan usaha atau operator transportasi wajib mengembalikan biaya refund tiket secara utuh. Selain refund tiket, juga diberikan pilihan untuk melakukan re-schedule, dan re-route,” tutupnya. (Fel)

Komentar

News Feed