oleh

Jokowi Minta Kepala Daerah Tanggung Resiko Soal Konflik Operasional KRL, Buang Badan?

indonesiakita.co – Presiden Jokowi mempermasalahkan sikap pemerintah daerah yang menolak operasional Kereta Rel Listrik (KRL). Diketahui, setidaknya ada sejumlah kepala daerah yang meminta agar moda transportasi tersebut dihentikan, sebagai cara memutus mata rantai penyebaran virus corona.

Namun demikian, Jokowi mengaku, keinginan tersebut bisa saja dilakukan, selama pemerintah daerah mau menanggung resiko kebijakan itu.”Kalau daerah mau mempersiapkan dan menanggung dari keputusan yang diminta itu akan kita berikan,” kata Jokowi, dikutip dari wawancara eksklusif di acara salah satu tv swasta nasional, tadi malam.

Jokowi menjelaskan,  pemerintah daerah seharusnya menyiapkan jaring pengaman sosial, bukan hanya meminta pemerintah pusat menghentikan operasional KRL. “Jangan hanya meminta dihentikan dan ya sudah masyarakat dibiarkan cari sendiri-sendiri. Enggak bisa seperti itu. Itu yang saya enggak bisa. Bukan masalah kebijakannya,” tambahnya.

Diberitakan sebelumnya, bahwa Kementerian Perhubungan menyatakan tidak akan menghentikan operasional moda transportasi umum KRL meski ada larangan mudik.

KRL akan tetap beroperasi untuk membantu masyarakat yang bekerja di tengah pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Jabodetabek.

“Transportasi massal seperti KRL juga tetap akan jalan, untuk mempermudah tenaga kesehatan, cleaning service dan sebagainya, karena dari temuan kami banyak yang naik KRL bekerja di bidang tadi,” kata Luhut usai mengikuti rapat terbatas dengan Jokowi, Jakarta, Selasa (21/4).

Kebijakan ini menuai reaksi dejumlah kepala daerah. Dimana Bupati Bogor, Ade Yasin meminta kementerian perhubungan segera menghentikan operasional kereta commuter line, ia justru menduga penyebaran virus Corona berawal dari penumpang KRL.

Sementara Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mengusulkan uji coba penghentian sementara operasional KRL di wilayah Bogor-Depok-Bekasi.

Sama halnya dengan apa yang disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang juga telah mengusulkan kepada Kementerian Perhubungan agar agar operasi KRL Jabodetabek yang dioperasikan PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) dihentikan sementara selama masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

“Dua hari lalu saya usulkan ke ad interim [Menhub ad interim Luhut Binsar Pandjaitan] agar operasi Commuter dihentikan dulu selama kegiatan PSBB berlangsung,” kata Anies dalam rapat dengan Timwas Covid-19 DPR RI, Kamis (16/4) lalu. (Waw)

Komentar

News Feed