oleh

Dihantam IDI Soal Data Covid-19, Begini Respon Pemerintah

indonesiakita.co – Juru bicara pemerintah untuk penanganan Covid-19, Achmad Yurianto menegaskan, pemerintah tidak memanipulasi data kasus Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Ia menjelaskan, bahwa pemerintah tak memiliki kepentingan dalam memanipulasi data korban Covid-19.

“Memanipulasi data justru akan merugikan dan mengacaukan kerja keras selama ini yang kita bangun bersama,” ujarnya, saat konferensi pers di Gedung BNPB, Kamis (23/4).

Ia menambahkan, bahwa pencatatan data menjadi hal yang mendasar dalam pengelolahan pandemi Covid-19 di seluruh dunia. Di Indonesia sendiri, dia mengatakan, data dibangun secara berjenjang dan terstruktur sejak tingkat desa, Rumah Sakit, Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten. Kemudian, diakumulasikan di Dinas Kesehatan Provinsi sampai akhirnya dilaporkan ke Kementerian Kesehatan.

“Kementerian yang merupakan bagian dari gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 tingkat nasional,” sambungnya.

Adapun menurutnya, data kasus Covid-19 adalah yang sudah dikonfirmasi dari hasil pemeriksaan laboraturium antigen berbasis pada real time PCR bukan pemeriksaan antibodi melalui rapidtest atau tes cepat. Dia melanjutkan, bukan juga penjumlahan dari pemeriksaan dengan kedua metode tersebut. “Sekali lagi data yang dibutuhkan adalah data yang dikonfirmasi dari hasil pemeriksaan laboraturium hanya melalui pemeriksaan antigen dengan real time PCR,” tutupnya.

Dimana sebelumnya, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menyebut data kematian akibat Covid-19 yang disampaikan pemerintah tidak sesuai temuan di lapangan.

Ketua Umum PB IDI, Daeng M Faqih, memiliki keyakinan itu. “Laporan dari rumah sakit memasukkan juga pasien meninggal saat dirawat dengan status PDP. Yang status PDP tersebut bisa jadi belum sempat diperiksa swab, atau sudah diperiksa tapi belum keluar hasilnya,” kata Daeng, beberapa waktu lalu.

Kemudian, pemeriksaan dengan metode Polymerase Chain Reaction (PCR) belum dilakukan semua wilayah. Sehingga, kata dia, pasien dalam status PDP yang meninggal belum sempat dilakukan pemeriksaan secara PCR padahal itu sangat mempengaruhi akurasi data kematian dari virus ini.

Daeng juga mendesak pemerintah segera memperluas dan memperbanyak tes PCR di seluruh provinsi. Daeng meyakini, pemerintah akan mendapat data akurat mengenai jumlah positif Covid-19 setelah memakai data ini. “Perlu perluasan dan percepatan testing supaya datanya cepat didapat,” pungkasnya. (Waw)

Komentar

News Feed