oleh

Tok! JPU KPK Tuntut Bupati Muara Enim Dituntut 7 Tahun Penjara

indonesiakita.co – Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut Bupati nonaktif Muara Enim, yakni Ahmad Yani tujuh tahun penjara. Hal ini terkait kasus dugaan suap proyek senilai Rp130 miliar.

Tuntutan tersebut disampaikan oleh JPU KPK, Roy Riyadi pada sidang virtual yang diselenggarakan online oleh Pengadilan Tipikor Palembang, Sumatera Selatan, hari ini.

“Terdakwa telah menyalahgunakan wewenang yang ada sebagai kepala daerah. Jadi hak politik yang dicabut adalah wewenang untuk dipilih atau maju kembali. Sedangkan untuk memilih tetap bisa,” tegas Roy.

Selain itu, Yani juga dituntut denda Rp300 juta subsider enam bulan penjara dan wajib mengembalikan kerugian negara senilai Rp3,1 miliar.

Adapun tuntutan terhadap Ahmad Yani tersebut dijatuhkan berdasarkan pasal 12 huruf a UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor dan pasal 55 ayat 1 junto pasal 64 ayat 1.

“Dengan tuntutan penjara tujuh tahun dan denda sebesar Rp300 juta subsider 6 bulan serta membayar kerugian negara Rp3,1 miliar. Kalau terdakwa tidak membayar akan disita melalui aset dan jika aset tidak mencukupi maka masa tahanan terdakwa ditambah satu tahun,” tambah Roy.

Selain itu, JPU juga menilai bahwa Ahmad Yani tidak kooperatif selama persidangan. Setiap dakwaan yang dilayangkan jaksa komisi antirasuah tersebut selalu dibantah. “Bantahan yang dilakukan terdakwa memberatkan tuntutan yang diberikan karena tidak terbuka dalam membantu negara mengungkap kasus korupsi yang terjadi,” tambah Roy.

Diketahui, Ahmad Yani terbukti merestui pengerjaan 16 proyek jalan di Kabupaten Muara Enim yang berasal dari dana aspirasi DPRD Kabupaten Muara Enim dari APBD 2019. Proyek tersebut dikerjakan oleh Robi Okta Fahlevi sebagai Direktur Utama PT Indo Paser Beton.

Ia juga dengan sengaja meminta kepada Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim untuk mencari kontraktor yang bersedia memberikan fee proyek sebesar 15 persen di awal pengerjaan.

Yani diduga menerima suap Rp3,1 miliar yang diterimanya atas fee 10 persen di awal. Selain itu, Yani menerima sebidang tanah di Muara Enim seharga Rp1,25 miliar dan dua mobil yakni SUV Lexus dan Tata Xenon HD.

Dari fakta persidangan, terbukti Yani membagikan uang suap tersebut ke beberapa pihak. Diantaranya, Wakil Bupati Muara Enim yang saat ini menjabat Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Juarsah, Ketua DPRD Muara Enim Aries HB, PPK dan pejabat Pokja Dinas PUPR Muara Enim. (Waw)

Komentar

News Feed