oleh

Pemerintah Bikin Ulah, Pembayaran Tagihan RS Pasien Corona Tak Jelas!

indonesiakita.co – Ketua Umum DPP Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia (MHKI) Mahesa Paranadipa Maikel mengatakan, bahwa sampai dengan Senin (20/4) kemarin, ada 125 rumah sakit yang telah melayani pasien PDP covid-19, namun belum menerima pencairan dana dari pemerintah. Diketahui, setidaknya ada 125 rumah sakit yang berada di Jakarta.

Bahkan Mahesa mengatakan, masalah muncul karena petunjuk teknis dan mekanisme pengajuan klaim dari Kementerian Kesehatan yang bertele-tele.

“Karena juknis dan mekanisme klaim juga baru diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan. Dalam Juknis tersebut disebutkan bahwa klaim akan dibayarkan jika berita acara pemeriksaan verifikasi yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan telah diserahkan ke Kemenkes paling lambat 14 plus 3 hari kerja,” tegasnya di Jakarta.

Ia pun menagih tanggung jawab pemerintah dan daerah yang seharusnya dijalankan dengan baik. “Problem pembiayaan ini harus segera diatasi, karena mengingat semakin bertambahnya kasus covid-19, Tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah harus benar-benar dijalankan,” tambahnya.

Adapun menurutnya, jika dibiarkan terus berlarut-larut masalah tersebut berpotensi membebani rumah sakit. Pasalnya, banyak rumah sakit baik rujukan covid-19 maupun non-rujukan di berbagai daerah yang belum mendapat penggantian biaya dari pemerintah.

Terlebih saat ini diketahui, beban rumah sakit cukup berat dalam operasional sehari-hari. Selain itu, Mahesa juga menyoroti pentingnya perlindungan bagi seluruh petugas kesehatan yang menangani virus corona.  “Kemampuan RS dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama harus dijaga agar bisa melayani masyarakat, termasuk kemampuan membayar gaji dan jasa medik,” tambahnya lagi.

Ada beberapa hal menurutnya yang membuat beban pendanaan rumah sakit meningkat selama pandemi virus corona. Salah satunya, imbauan tidak membuka praktik dari Dirjen Pelayanan Kesehatan.

Diketahui sebelumnya, bahwa Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan, Bambang Wibowo telah mengeluarkan surat edaran Nomor YR03.03/III/III8/2020 berisi imbauan untuk tidak membuka praktik rutin kecuali dalam keadaan darurat, pada Senin (16/4) lalu

Dimana surat tersebut ditujukan kepada seluruh kepala dinas kesehatan provinsi, kabupaten dan kota, serta direktur utama atau kepala rumah sakit tersebut bertujuan untuk menekan penyebaran virus corona.

“Ditambah adanya surat edaran dari Dirjen Pelayanan Kesehatan No.1118 tertanggal 9 April 2020 yang berisi imbauan untuk tidak praktik rutin kecuali emergensi. Akhirnya pemasukan fasilitas kesehatan, khususnya rumah sakit dari klaim ke BPJS Kesehatan maupun dari pasien umum menurun drastis,” tegas Bambang. (Fel)

Komentar

News Feed