oleh

6 Fakta Carut Marut Pemerintahan Jokowi Saat Pandemi Covid-19

indonesiakita.co – Pemerintah terus menuai kritikan dari berbagai pihak. Selain karena tidak sinergisnya koordinasi antar kementerian serta kebijakan yang diambil, orang di lingkaran Jokowi juga terus membuat ulah yang menuai kontroversi.

Berikut fakta carut-marutnya pemerintah dalam masa pandemi corona:

1. Ulah Kontroversi Menko Luhut

Menko Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang juga Menteri Perhubungan Ad Interim, Luhut Binsar Pandjaitan yang meminta agar Kereta Rel Listrik (KRL) tetap beroperasi.

Padahal sejatinya, kereta merupakan angkutan yang memiliki jumlah penumpang hingga ratusan orang. DImana saat ini masih terlihat di sejumlah medsos mengenai suasan apenumpang KRL yang berdesakan.

Ironisnya, Bupati Bogor Ade Yasin. Di mana sebelumnya, Ade menuturkan, bahwa rata-rata pasien positif terinfeksi virus corona atau Covid-19 yang berdomisili di Kabupaten Bogor, Jawa Barat lantaran tertular di kereta rel listrik (KRL).

Selain itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga mengaku telah meminta Menteri Perhubungan Ad interim Luhut Binsar Pandjaitan untuk menghentikan operasi kereta rel listrik (KRL) di Jabodetabek selama kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) diterapkan.

Penumpang Ojol

Luhut mengizinkan ojol membawa penumpang di PSBB melalui Peraturan Menteri Perhubungan No.18 tahun 2020. Dalam pasal 16 ayat 1 (c) disebutkan sepeda motor berbasis aplikasi dibatasi hanya untuk mengangkut barang sementara pasal 11 ayat (d) menyatakan dalam hal tertentu sepeda motor dapat membawa penumpang dengan ketentuan harus memenuhi protokol kesehatan.

Aturan ini disebut berlawan dengan Peraturan Kementerian Kesehatan (Permenkes) No.9 tahun 2020 tentang PSBB yang melarang ojek online untuk membawa penumpang dan hanya membolehkan mengangkut barang. Aturan ini untuk mencegah penularan virus corona covid-19 dan penerapan physical distancing.

2.Ulah Menkeu Sebut RI akan Impor APD

Menteri Keuangan Sri Mulyani yang tetap menyatakan Indonesia akan mengekspor alat pelindung diri (APD) untuk negara-negara yang memiliki kontrak kerja dengan Indonesia mendapat sorotan publik. Diketahui, hal ini ia sampaikan melalui video conference pada Selasa (12/4) lalu.

Sri menjelaskan, bahwa Indonesia memiliki kewajiban mengekspor APD kepada negara-negara mitra (partner) seperti Jepang dan Korea Selatan sesuai dengan perjanjian bilateral yang telah disetujui sebelum merebaknya wabah virus corona.

“Indonesia termasuk negara produsen APD terbesar di dunia, kontrak-kontrak dengan negara lain akan coba kita penuhi tanpa mengorbankan kebutuhan APD dalam negeri,” ujarnya.

Ironisnya, saat itu Ikatan Dokter Indonesia (IDI) mencatat bahwa total ada 23 dokter yang meninggal dunia karena terkonfirmasi positif maupun Pasien Dalam Pengawasan (PDP) Corona.

Hal ini tentunya berkaitan dengan perlengkapan APD yang sangat minim yang seharusnya digunakan oleh pada tenaga medis. “Informasi yang diterima PB IDI setidaknya ada 23 dokter yang dikabarkan meninggal karena Positif COVID-19 dan PDP COVID,” kata Humas Ikatan Dokter Indonesia, dr Halik Malik, Rabu (15/4/2020).

3. Simpang Siur Soal Larangan Mudik

Istana Kepresidenan mengatakan warga diperbolehkan mudik pada Lebaran Idul Fitri tahun ini. Namun Istana meminta para pemudik itu melakukan isolasi mandiri selama 14 hari.

“Mudik boleh, tapi berstatus orang dalam pemantauan. Presiden Joko Widodo menegaskan tidak ada larangan resmi bagi pemudik Lebaran Idul Fitri 2020 M/1441 H. Namun pemudik wajib isolasi mandiri selama 14 hari dan berstatus orang dalam pemantauan (ODP) sesuai protokol kesehatan (WHO) yang diawasi oleh pemerintah daerah masing-masing,” kata juru bicara Presiden Joko Widodo (Jokowi), Fadjroel Rachman, dalam keterangan tertulisnya.

Namun tak lama kemudian Menteri Sekretaris Negara Pratikno merevisi pernyataan Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman yang menyebut bahwa Presiden Joko Widodo membolehkan masyarakat mudik lebaran.

Dimana revisi itu disampaikan lewat sebuah grup WhatsApp yang beranggotakan wartawan, sejumlah menteri kabinet kerja dan pejabat Istana. Fadjroel sendiri berada dalam grup tersebut.

Pratikno awalnya mengirim tautan berita pernyataan Fadjroel yang menyebut bahwa warga boleh mudik selama melakukan karantina 14 hari setibanya di kampung halaman. Pratikno menilai pernyataan Fadjroel itu tidak tepat. “Yang benar adalah: Pemerintah mengajak dan berupaya keras agar masyarakat tidak perlu mudik,” kata Pratikno.

4. Data Angka Meninggal Pasien Positif Corona

Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia ( IDI)  Daeng M Faqih menyebutkan jumlah kematian terkait virus corona di Indonesia mencapai 1.000 orang. Angka tersebut berbeda dengan yang terakhir disampaikan oleh juru bicara pemerintah terkait Covid-19 Achmad Yurianto yakni 535 orang.

Daeng menjelaskan, jumlah 1.000 tersebut merupakan gabungan antara data korban meninggal dari pasien yang sudah dinyatakan positif Covid-19 dan korban meninggal yang statusnya masih pasien dalam pengawasan (PDP). Saat dikonfirmasi, Daeng M Faqih menjelaskan bahwa data tersebut ia dapat berdasarkan laporan langsung rumah sakit kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Angka PDP tinggi “Iya benar, kalau ditambahkan jumlah kematian yang positif Covid-19 dan PDP, itu akan lebih dari 1.000,” kata Daeng , kemarin.

Namun, juru bicara pemerintah dr Achmad Yurianto menepis data tersebut. “Dia (IDI) dapat data dari mana? Kalau data dari saya kan jumlah konfirmasi positif, apakah semua orang yang meninggal harus COVID? Kalau nggak COVID nggak boleh meninggal? Nggak, kalau di saya itu data yang konfirmasi COVID saja, kalau data yang bukan COVID juga ada datanya, tapi yang saya umumkan cuma data COVID,” ujarnya, kemarin.

5. Jokowi Sebut Pariwisata Booming Tahun Depan

Pariwisata menjadi sektor yang paling terdampak oleh wabah corona, namun Presiden Joko Widodo optimistis bahwa tahun depan pariwisata Indonesia akan booming kembali.

Jokowi menyarankan para pelaku usaha ekonomi di pariwisata agar penyiapan stimulus ekonomi dilakukan secara benar. Ia meyakini bahwa tahun depan sektor pariwisata akan pulih kembali.

“Saya meyakini ini hanya sampai akhir tahun. Tahun depan booming di pariwisata. Semua orang pengen keluar semua orang ingin menikmati kembali keindahan pariwisata sehingga optimisme itu yang harus terus diangkat,” kata Presiden Joko Widodo, Kamis (15/04/2019) dalam video conference kepada media.

Ironisnya, Jika wabah corona selesai pada akhir tahun, apakah tidak ada masa transisi yang seharusnya dilakukan dalam kurun waktu yang cukup panjang, mengingat penyebaran corona hampir di seluruh Indonesia.

Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan kondisi ekonomi, mengingat banyak perusahaan yang melakukan PHK kepada para karyawannya. Hal ini tentunya dikarenakan produktifitas perusahaan berkurang sehingga kesulitan dalam melakukan pembayaran gaji terhadap karyawan.

Selain itu, siapa yang bisa menjamin tahun depan sudah steril soal penyebaran virus corona. Pemerintah seharusnya bisa belajar dari kelalaian awal, dimana sejumlah negara meminta RI untuk mengantisipasi penyebaran corona, pemerintah justru sibuk memutar kondisi dengan memberik diskon tiket pesawat, hotel dan restoran guna memancing semangat wisatawan asing untuk datang ke Indonesia.

Alhasil, disaat sejumlah negara sudah dalam kondisi perbaikan, Indonesia justru baruy memulainya.

6. Kelakuan Stafsus Milenial Jokowi

Kelakuan Stafsus milenial Jokowi, yakni Andi Taufan Garuda menuai reaksi banyak pihak. Bagaimana tidak, ia mengirim surat kepada seluruh camat se-Indonesia dengan kop Sekretariat Kabinet.

Surat itu merupakan permohonan agar para camat mendukung edukasi dan pendataan kebutuhan alat pelindung diri (APD) demi melawan wabah virus corona (Covid-19) yang dilakukan oleh perusahaan pribadi Andi, yakni PT Amartha Mikro Fintek (Amartha).

langah ini disebut-sebut telah melanggar Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Selain itu, proyek Kartu Prakerja senilai Rp 5,6 Triliun yang diperoleh perusahaan penyedia layanan pendidikan berbasis teknologi terbesar di Asia Tenggara, Ruangguru.

Perusahaan aplikator yang didirikan oleh Staf Khusus Milenial Presiden RI, Belva Devara itu ditunjuk sebagai salah satu mitra resmi Kartu Prakerja, program pengembangan kompetensi kerja di bawah naungan Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian.

Aktivis Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai menegaskan, bagaimanapun juga, seorang menteri tak bisa main tunjuk langsung seperti itu. Apalagi perusahaan swasta tersebut milik seorang pejabat negara.

“Seorang Menteri tidak bisa tunjuk langsung badan usaha swasta yang dimiliki pejabat negara. Walau ada kompetitor sebagaimana dilakukan pada proyek Kartu Prakerja senilai trilyunan ke Ruangguru yang dimiliki oleh Staf Khusus Presiden,” tegasnya, (15/4/2020). (Redaksi)

Komentar

News Feed