oleh

MPR Sebut Perppu Corona Berpotensi Langgar Konstitusi

indonesiakita.co – Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) dianggap berpotensi melanggar konstitusi.

“Sebaiknya DPR RI menolak Perppu Nomor 1 Tahun 2020 ini karena berpotensi melanggar konstitusi, ujar Wakil Ketua MPR Syariefuddin Hasan, kemarin.

Ia juga mendesak agar DPR menolak Perppu tersebut dan menggantinya dengan APBN Perubahan. Hal ini penting, karena menurutnya potensi pelanggaran konstitusi itu yakni menarik fungsi anggaran dari DPR ke presiden.

“Selain itu, batasan defisit anggaran sebesar tiga persen juga tidak jelas dan tidak transparan. Bila Presiden tidak menarik atau mengganti Perppu No 1/2020 dengan APBN-P dan membatalkan Perpres Nomor 54 Tahun 2020 maka akan terdapat dua kebijakan Presiden tahun 2020 ini yang berpotensi melanggar konstitusi,” tegasnya.

Politisi Partai Demokrat ini menambahkan, bahwa pembahasan APBNP bisa diselesaikan dengan cepat. “Saya yakin semua fraksi akan melakukan pembahasan dengan cepat dan tepat sesuai undang-undang,” tutupnya.

Sebelumnya, pemerintah melakukan berbagai upaya. Salah satunya dengan mengeluarkan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Virus Covid-19 dan/atau dalam Rangka Menghadapai Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Adapun turunan dari Perppu No 1 Tahun 2020 adalah Perpres Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN 2020. (Fel)

Komentar

News Feed