oleh

Menko Luhut Bikin Ulah Soal Larangan Kereta, Walikota Bekasi Pasrah!

indonesiakita.co – Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan menolak menghentikan operasional KRL Commuter Line selama pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Tentunya ini menjadi dilema bagi sejumlah pejabat daerah.

Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengaku pasrah dengan kondisi tersebut. “Daerah (pemerintah daerah) itu tidak punya kewenangan, daerah itu hanya memohon, meminta Kepada Kementerian Perhubungan,” kata Rahmat Effendi di Bekasi, Sabtu (18/4).

Diketahui, usulan penghentian KRL berdampak pada kebijakan lima kepala daerah penyangga Jakarta, yaitu Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, dan Kota Depok. Belakangan, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan juga mengusulkan serupa kepada Kementerian Perhubungan.

“Mungkin tidak ditutup sama sekali, (sekarang) kami meminta kepada kepala stasiun yang ada, kepada PT KAI, PT KCI untuk untuk sekecil-kecilnya ada pergerakan dan interaksi orang,” ucap Rahmat Effendi.

Sosok yang akrab disapa Bang Pepen ini menambahkan, bahwa pemerintah daerah taat kepada keputusan dari pemerintah pusat yang menolak menghentikan operasional KRL. Namun menurutnya, setidaknya ada langkah yang dilakukan adalah tim pemantau pergerakan orang terus berkoordinasi dengan stasiun maupun operator.

“Saya punya gagasan, setiap pagi ada kereta stand by di Stasiun Bekasi Timur, Stasiun Bekasi dan Stasiun Kranji. Pemberangkatan pertama ini, kereta tidak berhenti langsung bablas menuju ke Jakarta.Itu sebenarnya kan tidak menghambat,” pungkasnya.

Sebagai informasi, alasan pemerintah daerah meminta penghentian operasional KRL tak lepas dari terus meningkatnya kasus Covid-19 di Kota Bekasi. Adapun data terkini jumlah kasus positif Covid-19 telah mencapai 183 orang, rinciannya sembuh 35, meninggal 21 dan dalam perawatan 126. (Fel)

Komentar

News Feed