oleh

Telegram Polri Soal Antisipasi Kerusuhan, Apa Kata DPR?

indonesiakita.co – Polri melakukan langkah antisipasi terkait kondisi penyebaran covid-19. Adapun informai ini dilakukan melalui Telegram Polri bernomor ST/1184 /lV/OPS.2/2020, yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pemeliharaan dan Keamanan (Kabaharkam) Polri, Komjen Pol Agus Andrianto, selaku Kepala Operasi aman Nusa II 2020.

Menanggapi hal ini, Ketua Komisi III DPR RI, Herman Herry mengatakan, aparat diharapkan menghadapi gejolak masyarakat di tengah pandemi virus corona atau Covid-19, dan menjadi pengayom masyarakat dalam kondisi seperti ini.

“Kebebasan menyampaikan pendapat adalah hak yang diberikan dan dijamin oleh konstitusi di dalam sebuah negara demokrasi. Hanya, dalam kondisi psikologis masyarakat yang tertekan seperti sekarang, ada kemungkinan muncul gejolak yang berpotensi mengancam kamtibmas. Aparat kepolisian harus memastikan diri bisa betul-betul menjadi pengayom masyarakat sekaligus pengawal kamtibmas,” kata Herman dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (17/4/2020).

Ia mengharapkan, di tengah situasi pandemi Covid-19 tak ada lagi aksi provoktif dan masyarakat diminta untuk memenuhi anjuran pertaturan yang sudah ditetapkan pemerintah.

“Saya harap tidak ada lagi aksi provokatif seperti yang terjadi di Sumatera Utara baru-baru ini. Di sisi lain, saya juga meminta warga masyarakat untuk patuh pada anjuran pemerintah terkait protokol pencegahan penyebaran Covid-19 dan menjaga physical distancing demi melawan virus Corona ini,” katanya.

Diketahui, dalam surat tersebut, Kabaharkam Agus memerintahkan jajarannya untuk mengantisipasi skenario unjuk rasa di wilayah masing-masing. “Sehubungan dengan hal tersebut, guna mengantisipasi terjadinya unras, kerusuhan dan konflik sosial lainnya yang melibatkan massa dengan jumlah yang banyak di tengah merebaknya wabah covid-19, diperintahkan kepada kasatgas untuk menyusun dan membuat SOP atau panduan bagi pasukan Dalmas dan PHH (Brimob dan Sabhara) untuk menangani massa tersebut dengan memperhatikan aspek keselamatan anggota dari penularan,” tulis Komjen Agus dalam telegram tanggal 13 April 2020 lalu.

Pasukan pengendalian massa (Dalmas) serta PHH (Brimob dan Sabhara) ditekankan Komjen Agus agar diberikan SOP untuk menangani aksi unjuk rasa, dengan tetap menerapkan kebijakan social distancing dan pshycal distancing.

“Dengan memanfaatkan sarana prasarana yang dimiliki berupa tameng, tongkat, tali dalmas, rantis, mobile barikade, termasuk mengerahkan anjing pelacak dan kuda dari polsatwa,” tutupnya. (Fel)

Komentar

News Feed