oleh

Pengamat Publik: Status Bencana Nasional Tak Efektif, Jokowi Buka Peluang Gunakan Darurat Sipil!

indonesiakita.co – Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Radiansyah menanggapi staus bancana nasional terhadap virus corona. Menurutnya, penerapan yang dilakukan oleh presiden Joko Widodo tidak efektif.

Dimana sebelumnya, presiden Jokowi telah menandatangani penerbitan Presiden (Keppres) Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional.

Menurutnya, penetapan tersebut berpeluang agar pemerintah juga bisa menggunakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 23 Tahun 1959 Tentang Keadaan Bahaya. Khususnya penerapan opsi darurat sipil.

“Nanti pemerintah dalam penegakkan hukumnya mengacu pada kemungkinan darurat sipil itu,” tegasnya hari ini di Jakarta.

Ia pun mengungkapkan mengapa penetapan tersebut tidak efektif terhadap penyebaran Covid-19. Karena jelas Trubus, masyarakat masih belum mematuhi aturan tersebut.

Diketahui, pemerintah juga akhirnya tidak melarang warga mudik ke kampung halamannya masing-masing. Berikutnya tambah Trubus, pemerintah tidak memberikan sanksi tegas kepada masyarakat yang mengabaikan imbauan physical distancing dan sosial distancing.

“Kemarin Jabodetabek masih orang masih ramai naik KRL, naik transportasi umum. Berarti kan kalau sudah berjubel, berkerumum, apalah artinya physical distancing, sosial distancing, kan tidak berlaku,” tegasnya.

Adapun eharusnya pemerintah tegasnya, memilih opsi lockdown atau karantina wilayah ketimbang bencana nasional. Sebagaimana yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Namun, pemerintah cenderung memprioritaskan dampak ekonomi ketimbang kesehatan masyarakat sehingga hingga saat ini karantina wilayah tidak juga dilakukan.

“Harusnya pemerintah langsung saja karantina kesehatan lockdown,” tutupnya. (Fel)

Komentar

News Feed