oleh

DPR Masih Ngotot Bahas Omnibus Law, Lupa 399 Orang Meninggal Karena Corona!

indonesiakita.co – DPR RI bersama pemerintah akan menggelar pembahasan mengenai omnibus law Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja siang ini. Diketahui, dalam agenda tersebut juga mengundang sejumlah menteri.

Mereka yang direncakan hadir adalah, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah.

Ironisnya, pembahasan RUU omnibus law tersebut dilakukan pada saat pandemi covid-19 yang saat ini menjadi fokus bagi seluruh komponen masyarkat Indonesia.

Menanggapi hal ini, Direktur Advokasi dan Jaringan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia ( PSHK) Fajri Nursyamsi mendesak Presiden Joko Widodo untuk menunda pembahasan omnibus law RUU Cipta Kerja.

“Kami mendesak Presiden menyatakan untuk menunda pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja dalam Rapat Kerja bersama DPR dan sekaligus menarik Surat Presiden (Supres), Draf, dan Naskah Akademik RUU Cipta Kerja untuk disempurnakan dengan menghilangkan pasal-pasal kontroversial yang bertentangan dengan prinsip negara hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujar Fajri dalam keterangan tertulisnya, hari ini.

PSHK juga meminta DPR untuk menunda pembahasan seluruh RUU, termasuk RUU Cipta Kerja, sampai masa Darurat Bencana Nasional dan Darurat Kesehatan Masyarakat dinyatakan berakhir.

“DPR harus lebih fokus dan kritis untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dalam penanganan Covid-19. Pengawasan harus dilakukan untuk menjaga agar pemerintah tetap menjalankan kewenangannya sesuai dengan prinsip negara hukum,” tegas Fajri.

Menuruntya, pembahasan omnibus law RUU Cipta Kerja ini akan kontradiktif dengan penetapan status bencana nasional Covid-19 berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Covid-19. “Kondisi ini berpotensi menimbulkan kontroversi di publik karena menunjukkan adanya permasalahan mendasar tentang skala prioritas situasi nasional,” tutupnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Baleg Achmad Baidowi mengatakan, agenda rapat hari ini yakni mendengarkan pendapat pemerintah terkait rancangan baleid RUU tersebut.

“Pemaparan pemerintah dalam forum resmi yang bernama rapat kerja. Ini baru rapat perdana. Tentu yang kami tanya keseriuan pemerintah membahas RUU Ciptaker di tengah situasi seperti sekarang ini,” jelasnya, singkat kepada wartawan pada Selasa (14/4/2020).

Sebagai informasi, berdasarkan data update dari Gugus Tugas, jumlah total kasus positif Covid-19 di Indonesia per Senin sore, 13 April 2020 telah mencapai 4.557 pasien.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 3.778 pasien positif Covid-19 di tanah air sekarang masih dalam perawatan. Angka ini setara 82,9 persen dari total kasus positif virus corona di Indonesia.

Pasien positif corona di Indonesia yang berhasil sembuh juga kembali bertambah menjadi 380 orang. Akan tetapi, penambahan itu tidak sebanding dengan angka kasus baru.

Total angka kesembuhan pun masih di bawah jumlah keseluruhan pasien Covid-19 yang meninggal dunia di dalam negeri.

Sampai hari ini, total angka kematian pasien positif Covid-19 di Indoneisa telah mencapai 399 jiwa. Tercatat ada 26 kasus kematian baru dalam sehari terakhir. Adapun persentase case fatality rate (CFR) atau rasio kematian akibat virus corona di Indonesia berada di level 8,75 persen.

Komentar

News Feed