oleh

900 Ribu Orang Sudah Mudik, 1,3 Juta Nyusul, Benarkah Pemerintah Tak Didengar Lagi?

indonesiakita.co – Larangan mudik lebaran tahun ini terus menjadi simpang siur. Pasalnya, diketahui masyakrat sampai saat ini masih melakukan keberangkatan ke kampung halamannya baik menjelang Ramadhan, bahkan hingga lebaran mendatang, karena meningat banyak para pekerja di rumahkan dalam waktu yang tidak ditentukan akibat dampak virus corona.

Setidaknya, kini terhitung sudah ada 900 ribu orang yang telah mudik ke kampung halamannya. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Agus Taufik Mulyono saat ia ikut dalam rapat bersama Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Bahkan, diperkirakan ada sekitar 1,3 juta orang lainnya yang diperkirakan akan segera menyusul. “Saya kemarin rapat dengan Kemenhub, tercatat saat ini sudah ada 900 ribu orang yang mudik. Sisanya tinggal 2,6 juta yang belum pulang. Separuh dari 2,6 juta itu, ada 1,3 juta orang dianggap ada potensi mudik,” jelas Agus dalam siaran pers online via aplikasi Zoom, hari ini.

Adapun secara angka persebaran sebanyak 13 persen pemudik akan menyebar ke wilayah Jawa Barat. Jawa Tengah menjadi tujuan mudik paling banyak yakni 33 persen, Yogyakarta 7,8 persen, Jawa Timur 20 persen, dan wilayah Sumatera 7 persen.

“Ini lah yang perlu dilihat dampak mudik Jateng, Jatim dan Jabar. Jateng, Yogyakarta jadi derah ODP atau penularan baru atau daerah wabah baru kalau misalkan mudik ini tidak ditangani pemerintah. Ini gambaran ya setelah ikuti beberapa diskusi,” tegasnya.

Agus Taufik menjelaskan, bahwa banyak masyarakat yang nekat mudik di tengah wabah virus corona lantaran hal tersebut merupakan budaya tahunan. “Kemudian ada yang nekat mudik gara-gara tidak ada masukan biaya hidup, ini pasti nekat mudik. Lalu bersikeras mudik karena permintaan orang tua dan keluarga. Orang-orang ini yang ada di dalam 1,3 juta itu,” tutupnya.

Sementara itu sebelumnya, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai, pemerintah tidak tegas dalam membuat kebijakan terkait larangan mudik Lebaran bagi masyarakat Indonesia. Sebab, sejauh ini larangan tersebut sifatnya masih imbauan dan belum ada penegasan lebih lanjut oleh pemerintah.

Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi dalam konferensi video, Minggu (12/4/2020) kemarin mengatakan, ketidaktegasan itu terjadi akibat kewenangan untuk mudik tahun ini berada di dua kementerian lembaga, yakni; Kementerian Perhubungan dan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Menurutnya, keduanya memiliki kepentingan berbeda, apalagi setelah Menko Luhut Binsar Panjaitan memegang dua kendali di atas kementerian tersebut.

“Tapi ini kan kuasa Kemenhub jauh lebih kecil dibanding Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi. Sebenarnya yang ingin memaksakan mudik kemaritiman investasi, yang saya kira ideologinya ekonomi bukan perlindungan kepada masyarakat,” kata dia.

Lebih lanjut Tulus menyebut, dalam rapat yang dilakukan beberapa waktu lalu di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, semua pihak sepakat meminta pemerintah untuk melarang mudik tahun ini.

Namun berbagai masukan itu tak diindahkan, melihat kondisi perekonomian daerah akan tersendat jika mudik dilarang. “Beberapa waktu lalu, saya di undang kementerian maritim, hampir semua meminta pemerintah tegas melarang mudik, karena risikonya sangat besar,” tutupnya. (Waw)

Komentar

News Feed