oleh

Tarik Ulur Istana Soal Pengajuan Asimilasi Ba’asyir

indonesiakita.co – Staf Khusus Presiden Bidang Hukum Dini Shanti Purwono menjelaskan terkait permohonan asimilasi yang diajukan oleh narapidana kasus teroris Abu Bakar Ba’asyir. Menurutnya, saat ini istana sedang mempertimbangkan keputusan tersebut.

Adapun menurutnya, kebijakan tersebut merupakan kekuasaan bagi presiden Jokowi. “Kalau pun semua syarat terpenuhi, presiden masih tetap memiliki hak prerogatif untuk memutuskan iya atau tidak. Pertimbangannya bukan hanya di syarat normatif, harus dilihat case by case,” ujar Dini, hari ini.

Diketahui, narapidana kasus terorisme tak termasuk kategori yang dibebaskan dalam rangka pencegahan covid-19. Tidak seperti halnya rencana pembebasan ribuan napi untuk mencegah penyebaran virus corona di lapas, termasuk napi koruptor yang berusia di atas 60 tahun. “Napi terorisme tidak termasuk yang bisa dibebaskan dalam rangka antisipasi covid-19. Posisi presiden sudah jelas soal ini,” jelasnya.

Dini mengaku belum mengetahui lebih detail terkait permohonan asimilasi yang diajukan Ba’asyir. Kendati demikian jelasnya, bahwa seorang napi harus memenuhi syarat yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat dan Tata Cara Hak Warga Binaan Permasyarakatan.

Dimana pada beleid tersebut menjelaskan bahwa napi dengan tindak pidana terorisme, narkotika, dan korupsi dapat menjalani asimilasi apabila memenuhi syarat berkelakuan baik, aktif mengikuti program pembinaan, dan telah menjalani 2/3 masa pidana.

Asimilasi sendiri merupakan proses pembinaan napi dengan cara membaurkannya dalam kehidupan masyarakat. “Secara normatif pastinya harus memenuhi semua persyaratan dalam PP 99/2012,” ucap Dini.

Ba’asyir diketahui mengajukan surat permohonan asimilasi kepada Jokowi pada 3 April lalu. Pertimbangannya lantaran Ba’asyir yang berusia 81 tahun itu termasuk kategori usia rentan terpapar covid-19.

Selain itu keterbatasan untuk melakukan physical distancing di dalam lapas juga menjadi alasan Ba’asyir mengajukan permohonan tersebut. (Waw)

Komentar

News Feed