oleh

Rizal Ramli Bandingkan Cara Habibie, Gusdur dan Jokowi Hadapi Kritikan, Hasilnya..??

indonesiakita.co – Kebijakan pemerintah terus menuai kritik, bahkan tak heran jika pernyataan istana beberapa kali diralat dan mengakibatkan saling bantah antara satu dengan lainnya.

Dari beberapa pernyataan istana, satu yang paling mencolok adalah pernyataan presiden Jokowi terkait ‘darurat sipil’ yang menuai reaksi banyak pihak. Bahkan tak sedikit yang menyebut langkah tersebut ‘salah kaprah’ atau salah penempatan dalam sebuah kasus.

Sebut saja mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu yang menyebutkan bahwa langkah tersebut terlihat seperti meninggalkan tanggung jawab seorang pemimpin negara. Tak hanya Said Didu, Komisioner Komnas HAM, yakni Choirul Anam menyatakan bahwa seharusnya pemerintah memberlakukan darurat kesehatan, mengingat perlengkapan dan tenaga medis di Indonesia sangat terbatas. Menariknya, tak lama kemudian pernyataan Jokowi diralat.

Namun, kebijakan baru juga muncul , yakni adanya sanksi bagi kelompok atau perorangan yang melakukan kritik, menghina pemerintah atau kepala negara, seperti yang dikeluarkan oleh Kapolri, Jenderal polisi Idham Aziz. Ini juga seperti terlihat tak hanya melindungi kepala negara dari ancaman, melainkan dari kritikan masyakarat.

Aturan tersebut juga menghasilkan sebuah penangkapan pada pekan lalu, dimana salah seorang netizen ditahan karena dinilai telah menghina pemerintah.

Lalu yang menjadi pertanyaan adalah, siapa yang akan memberikan peringatan tentang adanya batasan-batasan terkait kelalaian yang dilakukan pemerintah? Misalnya saja terkait adanya imbauan sejumlah negara tetangga yang meminta agar RI mengantisipasi penyebaran virus corona jauh sebelumnya. Meski ironisnya, pemerintah justru melakukan hal yang ‘sebalikny’ yakni mendiskon sejumlah tiker penerbangan, restoran dan hotel, guna memancing minat wisatawan untuk tetap datang ke Indonesia.

Alhasil, disaat sejumlah negara sudah melakukan antisipasi dan proses karantina ataupun lockdown, Indonesia baru melakukan imbauan, meski sejumlah menteri kabinet sebelumnya sibuk membantah bahwa di Indonesia tidak ada virus corona.

Sikap pemerintah yang terlihat enggan menerima kritik ini mendapat tanggapan serius dari tokoh nasional Rizal Ramli.

“Kritik, yang faktual, yang ngasal  dan hinaan yg bersifat fisik, bullying thd Presiden Habibie dan Presiden Gus Dur luar biasa brutal, vulgar dan masif. Tidak ada apa2nya dibandingkan dgn era jokowi,” ujarnya, saat dihubungi melakui ponselnya, siang ini.

Menurut Rizal, era Habibie dan Gusdur gerakan mahasiswa dan masyarakat cukup kritis, namun pemerintah saat itu menjadikan kritikan tersebut sebagai second opinion dan bahan perbandingan.

“Ya, mahasiswa saat itu sedang keras-kerasnya, tapikan penangkapan gak seluarbiasa saat ini,” tambah Rizal.

Rizal, yang besar dari pergerakan ini mengatakan, saat itu presiden Habibie dan Gusdur tetap fokus menjalankan pemerintahan meski badai kritikan, hinaan cukup besar.

“Jadi gak sibuk mikirin kritikan, itulan soal kecil gang sebetulnya bagus untuk mengingatkan, ini sekarang nanggapinya kok seperti memperlihatkan kekuasaan yang berlebihan. Habibie tetap fokus, Gus Dur cuek abis “Emang Gus Pikiran”, ndak pakai asal nangkap. Dan yang lebih penting… pemimpin itu diuji kemampuannya saat dia menghadapi masalah, sanggup atau tidak,” tutup Rizal. (Waw)

Komentar

News Feed