oleh

MenPAN RB Dua Kali Bikin Bikin Surat Edaran Soal Larangan Mudik, Kenapa?

indonesiakita.co –  Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo mengeluarkan Surat Edaaran (SE) baru bernomor 46 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik dan/atau Cuti bagi ASN dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Corona atau Covid-19. Dalam surat tersebut, dengan tegas disebutkan ASN dan keluarganya dilarang mudik.

Padahal sebelumnya Tjahjo mengeluarkan SE Menteri PANRB Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik bagi ASN dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Corona atau Covid-19, namun ia telah mencabutnya dan mengganti yang baru.

“Untuk mencegah dan meminimalisir penyebaran, serta mengurangi resiko Covid-19 yang dlsebabkan oleh mobilitas penduduk dari satu wilayah ke wilayah lainnya di Indonesia, Aparatur Sipil Negara dan keluarganya dilarang melakukan kegiatan berpergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik lainya selama berlakunya Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19),” tulis SE tersebut yang ditandatangani langsung Tjahjo, Kamis (9/4).

Kendati demikian, jika ada ASN yang memang harus bepergian secara terpaksa, mana ASN tersebut harus mendapatkan ijin dari pejabat yang bersangkutan.

“Apablla terdapat Aparatur Sipil Negara yang dalam keadaan terpaksa perlu melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah, maka yang bersangkutan harus tertebih dahulu mendapatkan izin dari Pejabat yang Berwenang atas delegasi dari Pejabat Pembina Kepegawaian,” lanjut bunyi SE tersebut.

ASN juga diminta tidak mengajukan cuti selama berlakunya penetapan kedaruratan kesehatan ini. “Aparatur Sipil Negara tidak mengajukan cuti selama berlakunya Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19),” tulisnya.

Karenanya, Pejabat Pembina Kepegawalan pada Kementenan/Lembaga/Daerah tidak memberikan Izin cuti bagi Aparatur Sipil Negara. Sedangkan dalam aturan tersebut, yang boleh mengajukan cuti melahirkan, sakit, atau alasan penting bagi para ASN.

“Cuti karena alasan penting sebagaimana dimaksud, hanya diberikan terbatas pada alasan bahwa salah salah satu anggota keluarga inti (Ibu, bapak, istri atau suami, anak, adik, kakak, mertua, atau menantu) dan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan sakit keras atau meninggal dunia, Jam 15.00 hari ini akan ada rapat Menko PMK. Revisi SKB,” tutupnya. (Fel)

Komentar

News Feed