oleh

Jokowi Pastikan Tak Ada Napi Koruptor Bebas, Yakin??

indonesiakita.co – Presiden Joko Widodo memastikan bahwa tidak ada rencana untuk membebaskan napi korupsi terkait pencegahan penyebaran virus Corona atau Covid-19. Hal ini ia katakan menyusul ada rencana Menkumham Yasonna Laoly merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012.

“Saya hanya ingin menyampaikan bahwa mengenai napi koruptor, tidak pernah kita bicarakan dalam rapat-rapat kita, jadi mengenai PP 99/2012 tidak ada, perlu saya sampaikan tidak ada revisi untuk ini,” kata Jokowi saat membuka rapat terbatas terkait Laporan Tim Gugus Tugas bersama Menteri Kabinet Indonesia Maju melalui telekonference di Istana Bogor, hari ini.

Iamenjelaskan untuk mencegah adanya penyebaran corona di lapas yang memiliki kelebihan kapasitas. Sebab itu yang hanya diberlakukan pembebasan yaitu napi pidana umum.

“Jadi pembebasan napi hanya untuk napi pidana umum,” jelas Jokowi.

Dia menjelaskan pada minggu lalu, sudah menyetujui para napi untuk bebas. Tetapi dia mengatakan tidak bebas begitu saja. Tetapi tidak bebas begitu saja, tentu saja ada syaratnya ada kriterianya ada pengawasannya,” ungkap Jokowi.

Yasonna Laoly Berencana Bebaskan Napi Korupsi

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, berencana merevisi PP Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Pelaksanaan Hak Warga Binaan Permasyarakatan guna mencegah penyebaran virus corona di lapas. Alasannya, kondisi lapas sekarang melebihi kapasitas dan jumlah napi harus dikurangi.

Revisi PP tersebut bertujuan agar narapidana dengan kriteria tertentu bisa dibebaskan. Mulai dari terpidana narkoba hingga napi koruptor yang sudah lanjut usia dengan syarat ketat.

“Perkiraan kami bagaimana merevisi PP 99/2012 tentu dengan kriteria ketat sementara ini,” kata Yasonna saat rapat dengan Komisi III DPR, Rabu (1/4).

Kriteria pertama adalah narapidana kasus narkotika dengan masa pidana 5 hingga 10 tahun dan telah menjalani 2/3 masa pidana. “Akan kami berikan asimilasi di rumah. Kami perkirakan 15.442 per hari ini datanya. Mungkin akan bertambah per hari,” ucapnya.

Kriteria kedua yaitu napi korupsi berusia 60 tahun ke atas yang telah menjalani 2/3 masa pidana. Jumlahnya sebanyak 300 orang.

Sebagaimana diketahui, Jokowi kerap memberikan pernyataan yang juga diralat oleh tim komunikasi istana. Baik mengenai larangan mudik, hingga beberapa hal lainnya. Selain itu, Jokowi juga dinilai tidak tegas terhadap kebijakan yang diterapkan oleh Menko Luhut Binsar Pandjaitan yang terlalu keras meminta agar TKA asal China datang ke Indonesia untuk bekerja, padahal wabah virus corona sedang menjadi fokus bagi bangsa.

 

Tak hanya itu, Luhut juga terus berupaya menjalin komunikasi dengan berbagai pihak terkait pembangunan ibu kota baru, ini juga dilakukannya di sela-sela wabah virus corona sedang merebak di Indonesia hingga menewaskan banyak korban jiwa. (Fel)

Komentar

News Feed