oleh

ICW Sarankan Napi Koruptor Dirumahkan Daripada Dibebaskan

indonesiakita.co – Koordinator ICW Adnan Topan Husodo menanggapi rencana Menteri Hukum Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly menerbitkan Peraturan Menkuham (Permenkumham) Nomor 10 Tahun 2020. Yakni, tentang syarat pemberian asimilasi dan hak integrasi bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19.

Menurutnya, akan lebih bijaksana jika narapidana koruptor dirumahkan bukan dibebaskan. Menurutnya, jika napi koruptor dibebaskan seolah memanfaatkan situasi pandemi corona.

“Bila terpaksa harus dibebaskan napi koruptor karena Covid-19, mereka bisa dirumahkan bukan membebaskannya. Nantinya, setelah pandemi ini selesai mereka kembali ditahan,” ujar Adnan pada diskusi daring koalisi masyarakat sipil, hari ini, di Jakarta.

Ia menjelaskan, bahwa pembebasan narapidana harus berdasarkan kerentanan terjangkit covid-19. Seperti kapasitas lapas dengan jumlah tahanan yang membuat para napi tidak bisa physical distancing.

“Setahu saya napi koruptor itu kan lapasnya sendiri-sendiri seperti di Sukamiskin sana, tapi kita enggak tahu di lapas-lapas yang lain seperti apa. maka dari itu pendekatannya harus menggunakan kerentanan. Isu pembebasan napi koruptor ini malah cukup menyorot dibandingkan napi pidana narkotika yang memang lebih rentan,” pungkasnya. (Waw)

Komentar

News Feed