oleh

Bahas Omnibus Law Saat Wabah Corona, DPR Dinilai Hina Publik!

indonesiakita.co – Sikap DPR yang berupaya membahas Omnibus Law di tengah wabah virus corona terus menuai reaksi banyak pihak. Langkah tersebutbahkan dinilai telah melakukan penghinaan terhadap publik.

Dimana DPR Sebelumnya memastikan akan tetap membahas sejumlah RUU yang dinilai kontroversial. Mulai dari RKUHP, RUU Omnibus Law, dan lainnya.

Menurut Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Erasmus Napitupulu pembahasan RUU harus melibatkan masukan publik secara luas.

“Kita sarankan ditunda pembahasan RKUHP karena kondisi saat ini. Bila terkait RKUHP bisa dibahas ke MA, itu sama saja menghina kewarasan yang merevisinya, menghina nalar publik. Ini momentum yang penting dalam membahas RKUHP,” tegasnya, dalam sebuah diskusi daring, Minggu (5/4) di Jakarta.

Kendati RKUHP telah masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Priotas tahun 2020 yang dicarry over dari periode sebelumnya, namun DPR tidak perlu buru-buru mengeksekusi.

“Walaupun wacana RUU KUHP itu sudah dibahas bertahun-tahun, tetapi baru masuk pembahasan ke DPR itu draftnya tahun 2015. Jadi pembahasan itu sebenarnya baru masuk ke DPR,” jelas Erasmus.

Ia mengaku menolak pembahasan KUHP jika dilakukan secara terburu-buru tanpa melihat masukan dari publik secara luas. “RKUHP itu jangan tanya kami yang pernah ke Makamah Konstitusi (MK), tapi bagaimana masyarakat pedagang, pekerja, buruh dan masyarakat biasa yang memang tidak paham soal konstitusi, buat ngadu ke MK saja belum tahu. Jadi ini bukan soal tolak perubahan RKUHP, tapi kami ini menolak cara pembahasannya,” pungkasnya. (Fel)

Komentar

News Feed