oleh

Istana Tak Kompak Soal Informasi Mudik!

indonesiakita.co – Pemerintah terus melakukan persiapan terkait arus mudik di tengah penyebaran virus corona di berbagai wilayah di Indonesia. Namun dilemanya, warga justru sudah melakukan mudik terlebih dahulu.

Menanggapi hal ini, Wakil Menteri Desa Budi Arie mengatakan desa harus dilindungi dari pemudik demi mencegah penyebaran Covid-19.  “Desa harus dilindungi dari pemudik. Sebab mudik di hari raya lebaran pasti akan melibatkan mobilisasi puluhan hingga ratusan juta orang,” kata Budi dalam keterangannya, Kamis (2/4).

Ia menjelaskan, bahwa penting membuat desa jauh dari wabah ini. Desa, katanya, harus tetap menjadi pusat produksi untuk mensuplai barang-barang kebutuhan dasar, khususnya pangan ke kota.

“Kalau desa hancur bagaimana orang kota dan kaum urban mau makan? Desa harus tetap menjadi lumbung pangan jika pergerakan ekonomi dan produksi di kota melambat atau lumpuh seperti belakangan ini, jelas ketua relawan Jokowi (PROJO) ini.

Adapun menurutnya, jika akses ke desa di buka, risikonya bisa hancur semua struktur sosial dan struktur produksi sebagai bangsa. “Seluruh kepala desa, perangkat desa, relawan desa dan seluruh warga desa sudah siap dan mengantisipasi serius soal wabah Covid-19. Tapi bebannya jangan di tambah dengan arus mudik. Desa harus kita lindungi dari para pemudik,” tutupnya.

Sebelumnya, pihak Istana Kepresidenan mengatakan warga diperbolehkan mudik pada Lebaran Idul Fitri tahun ini. Namun Istana meminta para pemudik itu melakukan isolasi mandiri selama 14 hari.

“Mudik boleh, tapi berstatus orang dalam pemantauan. Presiden Joko Widodo menegaskan tidak ada larangan resmi bagi pemudik Lebaran Idul Fitri 2020 M/1441 H. Namun pemudik wajib isolasi mandiri selama 14 hari dan berstatus orang dalam pemantauan (ODP) sesuai protokol kesehatan (WHO) yang diawasi oleh pemerintah daerah masing-masing,” kata juru bicara Presiden Joko Widodo (Jokowi), Fadjroel Rachman, dalam keterangan tertulis, kemarin.

Namun tak lama kemudian Menteri Sekretaris Negara Pratikno merevisi pernyataan Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman yang menyebut bahwa Presiden Joko Widodo membolehkan masyarakat mudik lebaran.

Dimana revisi itu disampaikan lewat sebuah grup WhatsApp yang beranggotakan wartawan, sejumlah menteri kabinet kerja dan pejabat Istana. Fadjroel sendiri berada dalam grup tersebut.

Pratikno awalnya mengirim tautan berita pernyataan Fadjroel yang menyebut bahwa warga boleh mudik selama melakukan karantina 14 hari setibanya di kampung halaman. Pratikno menilai pernyataan Fadjroel itu tidak tepat.

“Yang benar adalah: Pemerintah mengajak dan berupaya keras agar masyarakat tidak perlu mudik,” kata Pratikno.

Pratikno menambahkan, pemerintah menyiapkan bantuan sosial yang diperbanyak penerima manfaatnya dan diperbesar nilainya kepada masyarakat lapisan bawah.

Ini sebagai kompensasi bagi warga yang terdampak corona dan tak bisa mudik ke kampung halaman.

“Hal ini sejalan dengan keputusan Presiden tentang pembatasan sosial berskala besar. Jaga jarak aman, dan ikuti protokol pencegahan penyebaran corona” kata Pratikno. (Fel)

Komentar

News Feed