oleh

Rekomendasi Pembatasan Kendaraan di Jabodetabek Diberlakukan

indonesiakita.co – Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati menjelaskan bahwa dikeluarkannya Surat Edaran Nomor SE 5 BPTJ Tahun 2020 terkait adanya Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Ia menjelaskan, surat edaran itu bertujuan memberikan rekomendasi kepada daerah apabila sudah dikategorikan sebagai daerah yang diperkenankan untuk melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) agar memutus rantai penyebaran Covid-19.

“Sesuai dengan PP No 21 Tahun 2020, untuk dapat dikategorikan sebagai wilayah PSBB daerah terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan dari Kemenkes. Dengan demikian jika belum secara resmi mendapatkan persetujuan Kemenkes mengenai status PSBB Daerah belum dapat melakukan pembatasan transportasi,” kata Adit melalui keterangan tertulisnya, Rabu (1/4/2020) kemarin.

Sementara itu, bagi wilayah di Jabodetabek yang sudah berstatus PSBB, Surat Edaran BPTJ Nomor SE 5 Tahun 2020 dapat menjadi pedoman untuk melakukan pembatasan moda transportasi.

Dalam SE itu tertulis rekomendasi untuk Pimpinan PT MRT Jakarta, PT LRT Jakarta, PT KAI, PT KCI, PT Trans Jakarta. seluruh Kepala Dinas Perhubungan di wilayah Jabodetabek, seluruh Kepala Terminal Penumpang di wilayah Jabodetabek, dan seluruh Pimpinan Operator Angkutan Umum dan Simpul Transportasi.

Seluruh instansi tersebut diminta agar melakukan beberapa hal, termasuk menghentikan sementara/sebagian layanan kereta api penumpang jarak jauh atau antarkota dari dan ke wilayah Jabodetabek. Selain itu juga pembatasan secara parsial/menyeluruh terhadap operasional sarana transportasi di ruas jalan tol dan jalan arteri nasional. (Waw)

Komentar

News Feed