oleh

Menkumham dan Dirjen PAS Tak Kompak Soal Pembebasan Napi

indonesiakita.co – Dampak penyebaran virus corona di Indonesia tentunya akan berimbas pada sisi keamanan rumah tahanan (Rutan) maupun Lembaga Permasyarakatan (Lapas). Kini pemerintah masih terus membuat skenario kelompok napi mana saja yang bisa dibebaskan.

Dimana syarat yang harus ditempuh 30 ribu narapidana di Indonesia untuk menjalani program pembebasan. Namun hanya napi yang tergolong wanita, anak kecil dan lansia saja yang dapat mengikuti program ini.

“Jadi tidak semua napi yang dibebaskan, berlaku hanya untuk tindak pidana umum saja jadi koruptor, teroris dan narkoba yang pidananya berat, dan ilegal logging yang tindak pidana extra ordinary dan tindak pidana khusus tidak dibebaskan,” ujar ujar Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Nugroho, kemarin di Jakarta.

Adapun narapidana yang dibebaskan akan menjalani proses asimilasi dan dilanjutkan dengan integrasi. Hal ini diberikan kepada warga binaan yang tidak terkait dengan PP Nomor 99 Tahun 2012.

“Jadi yang mendapat ini adalah mereka yang sudah menjalani 2/3 masa pidana pada tindak pidana yang tidak terkait dengan PP 99,” ungkapnya.

Direktur Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Junaedi menyatakan ini adalah crash program selama bulan April sampai dengan Desember. Nantinya, mereka yang menjalani program ini terlebih dulu akan menjalani asimilasi di rumah mereka masing-masing dengan pemantauan petugas Lapas.

“Jadi dengan melaksanakan asimilasi, yang bersangkutan secara baik dibuktikan dengan laporan Kalapas dan menyatakan tempat alamat tinggal rumah dan tidak akan melakukan tindak pelanggaran pidana lagi, dengan cara itu maka bisa diberikan SK asimilasi,” jelasnya singkat.

Yasonna Buka Peluang Bebaskan Napi Koruptor

Namun, apa yang disampaikan oleh (Plt) Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Nugroho tentunya akan bertolak belakang dengan apa yang disampaikan oleh Menkumham Yasonna Laoly.

Dimana Yasonna sempat menyinggung bahwa Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 menyulitkannya untuk membuka peluang pembebasan bagi napi koruptor. Bahkan, politisi PDI-P ini justru berencana merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Hal itu dikarenakan napi koruptor dan narkotika, yang tata laksana pembebasannya diatur lewat PP tersebut.

“Karena ada beberapa jenis pidana yang tidak bisa kami terobos karena Peraturan Pemerintah Nomor 99/2012,” kata Yasonna dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR yang digelar virtual, Rabu (1/4/2020).

Komentar

News Feed