oleh

Tak Peduli Saran IDI, Jokowi Ngotot Tak Ada Lockdown di Indonesia

indonesiakita.co – Ikatan Dokter Indonesia (IDI) meminta kepada presiden Joko Widodo untuk memberlakukan lockdown. Agar penyebaran virus corona atau Covid-19 dapat dicegah dan tidak meluas.

Namun demikian, Jokowi memastikan bahwa pemerintah tidak akan melakukan langkah tersebut. Hal ini ia sampaikan saat menggelar rapat terbatas bersama 34 gubernur seluruh Indonesia terkait Covid-19.

“Ada yang bertanya kepada saya, kenapa kebijakan lockdown tidak kita lakukan, perlu saya sampaikan bahwa setiap negara memiliki karakter berbeda-beda, budaya berbeda-beda, memiliki kedisiplinan berbeda-beda, oleh sebab itu kita tidak memilih jalan itu,” kata Jokowi saat live di akun Sekretariat Presiden, Selasa (24/3).

Jokowi mengaku sudah mempelajari kebijakan dan dampak lockdown dari semua negara. Jokowi juga terus memantau situasi setiap hari dari para duta besar.

“Dan itu sudah saya pelajari saya memiliki analisa analisa seperti ini. dari semua negara, kebijakan mereka apa, mereka melakukan apa, kemudian hasilnya apa, semuanya dari kementerian luar negeri dari dubes dubes yang ada terus kita pantau setiap hari,” tegasnya.

Adapun kebijakan paling pas untuk Indonesia ialah physical distancing atau menjaga jarak secara fisik. Jika hal tersebut disiplin dilakukan, dia yakin penyebaran corona bisa dicegah.

“Sehingga di negara kita paling pas adalah physical distancing, menjaga jarak aman, itu paling penting, kalau itu bisa kita lakukan saya yakin bahwa kita akan bisa mencegah penyebaran Covid-19 ini,” sambung Jokowi.

Untuk itu, dia meminta agar semua pihak betul-betul disiplin terhadap kebijakan social distancing. Pemerintah sendiri telah mengeluarkan kebijakan belajar, bekerja, dan beribadah dari rumah untuk menekan penyebaran corona.

“Saya baca sebuah berita, sudah diisolasi membantu tetangganya yang mau hajatan, ada yang sudah diisiolasi masih belanja di pasar, kedisiplinan untuk mengisolasi yang penting,” tutupnya.

Jokowi memang sebelumnya menegaskan, kebijakan lockdown merupakan wewenang dari pemerintah Pusat. Kebijakan tersebut tidak boleh diambil oleh pemerintah daerah.

Sementara itu, jumlah pasien positif corona di Indonesia berjumlah 579 orang per Senin 23 Maret 2020. 49 pasien diantaranya dinyatakan meninggal dunia dan 30 dinyatakan sembuh.

Diketahui sebelumnya, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) meminta pemerintah segera menerapkan kebijakan lockdown atau isolasi diri. IDI berpendapat, cara itu merupakan langkah efektif untuk menekan penyebaran virus Covid-19 alias corona.

“Iya amat sangat setuju lockdown dan minta segera diberlakukan karena itu penting,” kata Ketua Satgas Covid-19 IDI Profesor Zubairi Djoerban Minggu, (22/3/2020) lalu.

Ia juga meminta pemerintah untuk tidak alergi dengan istilah lockdown untuk memerangi penyebaran virus corona. Menurutnya, Indonesia perlu waspada mengingat ada potensi fenomena gunung es berkenaan dengan virus tersebut.

Artinya, dia mengungkapkan, ada kemungkinan penambahan jumlah pasien secara signifikan kalau pandemik ini tidak ditangani secara serius. Lanjutnya, telebih jumlah pasien dalam pengawasan (PDP) dan positif Corona terus meningkat secara nasional.

Kendati, dia mengaku mengerti sikap pemerintah yang saat ini masih bimbang terkait kebijakan tersebut. Namun, dia melanjutkan, sementara pemeritnah masih menimbang kebijakan tersebut, mereka bisa menerapkan kebijakan lain serupa dengan lockdown dengan istilah berbeda. “Selama yang dikerjakan sekarang adalah isunya sama dengan lockdown enggak usah pake lockdown sementara juga tidak apa-apa,” tutupnya. (Fel)

Komentar

News Feed