oleh

RI Terkorup ke-85 dari 180 Negara, Rizal Ramli: Pemerintah Sendiri yang Buka Celah!

indonesiakita.co – Indonesia berada di urutan ke-85 dari 180 negara yang memiliki tingkat korupsi paling tinggi. Menanggapi hal ini, Kepala Bada Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia  mengatakan, hal ini berdampak pada gangguan di sektor investasi di Indonesia.

Ia mengatakan, bahwa tingkat korupsi paling tinggi ada di sektor perizinan. “Saya ingin menyampaikan persepsi korupsi di negara kita masih tinggi. Kenapa ini terjadi, sebenarnya pengusaha ini kalau izinnya masih baik tanpa harus menggunakan cara yang tidak baik itu mereka lebih senang. Tapi kalau izinnya ditahan-tahan, dikompromikan, terpaksa pengusaha itu ada banyak caranya, tapi saya pikir sudah harus kita hentikan cara ini,” tegasnya, kemarin di Jakarta.

Bahlil juga mengungkapkan, persepsi korupsi juga berpengaruh pada Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia. ICOR Indonesia berada di angka 6,6 atau kalah dari Thailand yang ada di angka 4,4, Malaysia 4,5, Vietnam 4,6 dan Filipina 3,7.

Sebagai informasi, ICOR sendiri merupakan rasio efisiensi investasi. ICOR merupakan kebutuhan investasi terhadap peningkatan 1 persen produk domestik bruto (PDB).

Dengan demikian menurutnya, Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law atau Cipta Kerja menjadi kunci dan solusinya. “Korupsi tinggi itu juga terkait dengan izin-izin yang ada di daerah, ini bukan rahasia umum untuk kita, investasi terhambat juga karena izin yang tumpang tindih. Arogansi ego sektoral beberapa kali saya sampaikan. Nah di dalam undang-undang ini sebenarnya izin-izin yang ada pada daerah dan kementerian dan lembaga (K/L) itu semua ditarik dulu ke Presiden,” tutupnya.

Sementara itu, ekonom nasional Rizal Ramli mengatakan, bahwa tingkat korupsi di Indonesia disebabkan karena banyaknya peluang yang dilakukan oleh pemerintah sendiri.

“Kalau soal korupsi… bukan hanya soal perizinan saja, gak hanya di sektor ekonomi, politik juga masih banyak cela pihak-pihak yang nakal untuk melakukannya,” tegasnya, kepada indonesiakita.co.

Rekomendasi Parpol 

Rizal mengatakan, bahwa adanya rekomendasi partai politik terkait Pilkada, Pilpres ataupun Pileg juga sangat membuka ruang korupsi. “Kenapa…?, karena inikan adanya presidential Threshold yang juga didorong oleh parpol-parpol besar, yakni sebesar 20 persen. Dengan demikian, tak sedikit uang mahar yang akan dikeluarkan bagi para calon kepala daerah, anggota legislatf sampai presiden. Ironisnya adalah ketika nantinya menjadi kepala daerah atau presiden, dia harus mengembalikan uang kampanye yang jumlahnya sangat besar, kalau gaji tak cukup.. dengan apa harus mengembalikan uang tersebut” tegasnya.

Rizal Ramli Sebut Omnibus Law Bukan Solusi

Selain itu, Mantan Menteri Koordinator Kemaritiman ini juga meragukan Omnibus Law yang digadang-gadang Presiden Joko Widodo bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi hingga 6 persen.

“Saya nggak percaya, pemerintah saja tidak pernah ngasih angka prediksi pertumbuhan investasi dan lapangan kerja. Kasih angkanya dong. Mohon maaf jika omnibus law dipaksakan lolos menjadi undang-undang, perekonomian Indonesia hanya mandek di angka 4 persen,” tegasnya lagi.

Adapun permasalahan utama yang harus diselesaikan pemerintah untuk memacu pertumbuhan ekonomi menurut dia adalah, bagaimana membersihkan birokrasi yang korup. “Saat saya jadi menteri keuangan semua pejabat terus saya kasih tugas agar mereka tidak punya waktu untuk bertemu pengusaha, yang model begini kan pemerintah sendiri yang buka celah” ujarnya.

Kemudian, Omnibus Law kata dia potensi bermasalah dengan hukumnya besar sekali. “Bungkusnya bagus, memacu pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan menarik investasi, tapi undang-undang yang ada diterabas semuanya,” tutupnya. (Fel)

Komentar

News Feed