oleh

Covid-19 Meningkat, Rakyat Lapar, Pemerintah Masih Ngotot Soal Proyek Ibu Kota Baru!

indonesiakita.co – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan mengatakan,  pembangunan infrastruktrur akan berjalan terus di tengah pandemi virus corona atau Covid-19. Salah satunya adalah proyek ibu kota baru di Kalimantan Timur (Kaltim).

“Sekarang gini kita lagi buat RUU Omnibus Law. Lalu kita kerjas ama dengan Abu Dhabi untuk membuat masterplan desain ibu kota,” ujarnya, dalsam sebuah sesi wawancara di salah satu stasiun tv swasta, tadi malam.

Ia mengatakan, bahwa kerja sama dalam membangun ibu kota baru ini akan menarik investasi. Apalagi, Indonesia sangat concern dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

“Jadi rencananya sekarang jalan-jalan aja. Kita biayain aja jangan kita hanya biayain jangan gedung pemerintah. Semua investasi kita datengin karena itu opportunity,” sambung luhut.

Adapun menurutnya, pembangunan ibu kota baru ini akan menggunakan dana abadi Sovereign Wealth Fund (SWF). Nantinya dana abadi ini akan diputuskan pada November. “Nah sekarang pak Presiden tanya kepada kami gimana kelanjutannya ibu kota baru yang gunakan Sovereign Wealth Fund (SWF. Kita jawab jadi dengan (Sovereign Wealth Fund (SWF) dan Bapak Presiden putuskan November dan Desember,” tutupnya.

Sebagaimana diketahui, masyarakat Indonesia saat ini sedang mengalami kesulitan ekonomi yang sangat luar biasa. Bahkan, banyak pihak yang menilai bahwa anggaran yang dikeluarkan saat ini antara pemulihan ekonomi dan pandemi corona tak sebanding.

Anggota Komisi XI DPR RI, Ela Siti Nuryamah mengatakan, bahwa jika di tahun depan segala kebijakan terkait investasi belum mampu diimplementasikan, maka akan berdampak pada langkah kebijakan yang diambil dalam rangka meningkatkan investasi, sehingga menurutnya tidak relevan jika Omnibus Law menjadi tumpuan utama dalam peningkatan perekonomian di tahun 2021. Terlebih, melihat perekonomian nasional di Triwulan II 2020 tumbuh negatif 5,32 persen.

“Dengan melihat melihat kinerja perkonomian tahun ini, khususnya Kuartal II dan III yang cenderung akan mengalami pertumbuhan negatif, apakah hal itu tidak terlalu berat dan sangat optimis? Apalagi lagi jika tidak didukung oleh stimulus kebijakan yang extraordinary. Terlebih dana alokasi untuk pemulihan ekonomi atau PEN tahun 2021 lebih kecil dengan anggaran sekitar Rp 356,5 triliun dibanding tahun 2020 dengan total anggaran sekitar Rp 695,2 triliun,” tegasnya, saat Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Gubernur Bank Indonesia, dan Kepala BPS, di Gedung DPR RI. (Fel)

Komentar

News Feed