oleh

Rizal Ramli Beberkan Indikator Pemerintah Tak Mampu Hadapi Badai Krisis

indonesiakita.co  – Ekonom nasional Rizal Ramli menyatakan, bahwa pemerintah telah menunjukkan kelemahan dan ketidakmampuan untuk keluar dari krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia. Hal ini menurutnya terlihat dari beberapa faktor yang ada.

“Sejak awal, pemerintah takut melakukan lockdown, padahal dengan kebijakan tersebut..masyarakat diam di rumah, diberikan bantuan. Ini justru malah masih kemana-mana pikirannya… proyek infrastrukturlah.. ibu kota baru lah…,” tegas Rizal hari ini.

Takut keluarkan anggaran

Ia juga menyayangkan, langkah pemerintah yang sulit mengeluarkan anggaran. “Seperti yang sudah saya sampaikan, bahwa dana yang dimiliki pemerintah itu ada, dan sudah saya kalkulasikan berapa yang harus dikeluarkan dalam enam bulan kepada masyarakat, tapi masih tidak (dikeluarkan) dengan maksimal. Apalagi sampai Agustus kemarin, anggaran yang terpakai baru 25 persen,” ungkapnya.

Daya beli menurun

Menurutnya, indikator lain yang menyebabkan Indonesia menghadapi krisis adalah dengan menurunnya daya beli masyarakat. “Menunjukkan daya beli betul betul terpukul, dan yang menjadi persoalan adalah ini sudah nyaris pada kuartal ketiga, tapi masih belum ada tanda-tanda melakukan kebijakan yang merubah kondisi krisis ini.

Padahal, pak Jokowi sudah nangkap pesan yang saya sampaikan, bahwa harus ada relokasi anggaran strategis, tapi angka-angkanya tidak mencerminkan perubahan,”jelas mantan Menko Ekuin era Gusdur ini.

Ironis, Rizal juga menyebutkan, bahwa saat ini yang betul-betul merasakan dampaknya adalah masyarakat menengah ke bawah. “Jadi…gak usah mikirin (pengusaha) yang gede-gede, yang gede mah udah tau jalannya sendiri. Yang dipompa itu masyarakat bawah agar daya beli meningkay, dan yg penting, presiden itu pemimpin harus jelas hatinya. saya kadang-kadang bertanya2 pak Jokowi kan dari rakyat biasa, masa lihat rakyat susah gak ada hatinya,”tambahnya lagi.

Selain itu, Rizal juga menanggapi adanya pernyataan mantan wapres Boediono, yang mengatakan bahwa Indonesia sudah mengalami ‘paralysis’ atau kelumpuhan pada pemerintah, dan juga negara.

“ Saya baca di media, beberapa waktu lalu mantan wapres Boediono katakan Indonesia sudah menghadapi Paralysis, artinya terjadi kelumpuhan, karena memang pemerintah kita tidak bisa apa-apa lagi. Nambah utang, atur anggaran pandemi juga kan gak beres, tiap minggu ganti-ganti beberapa kali, ini menunjukkan adanya kelemahan dalam mengelola sistem anggaran kita,” jelasnya.

Perlindungan pejabat negara melalui UU Corona

Adapun menurutnya, indikator kelemahan yang dimiliki pemerintah adalah dengan adanya kebijakan pada Undang-undang yang terlihat dibuat untuk melindungi pejabat negara jika melakukan kesalahan dalam tata kelola anggaran pandemi corona, yakni melalui UU Corona No:2/2020.

“Ini juga menunjukkan kelemahan, artinya apa… jika terjadi kesalahan dalam kelola anggaran, pejabatnya dilindungi oleh Undang-undang tersebut. Apalagi sekarang Menkeu terbalik (Sri Mulyani-red) mau tambahkan kekuasaan dengan istilah dewan moneter, yang membawahi BI, OJK, LPS… ya wong tata kelola anggaran saja berubah-ubah tiap dua pekan, ini mau membawahi lembaga-lembaga yang sangat riskan soal keuangan,” sambung Rizal.

Adapun Rizal juga berharap agar pemerintah mengharagai bahwa masyarakat memiliki keinginan untuk mendapatkan perubahan. “Saya rasa, pemerintah harus menghargai, masyarakat sangat kuat keinginannya untuk keluar dari krisis ini. Jadi memang… pemerintah betul-betul tidak mampu dan tidak memiliki capability (kemampuan-red) dalam melakukan turn around (memutar) kondisi krisis ini ke arah yang positif,”tutupnya. (Waw)

Komentar

News Feed