oleh

Sri Mulyani Rakus Kekuasaan, Rizal Ramli: Pak Jokowi Kok Mudah Diakali??

indonesiakita.co – Ekonom nasional Rizal Ramli menanggapi adanya Revisi UU 23/1999 yang disusun oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR RI. Menurutnya, rencana pembentukan dewan moneter tidak ubahnya dengan kemaruk (rakus-red) kuasa, ketimbang upaya untuk membenahi masalah krisis.

“Power hungry (kemaruk kuasa), bukannya fokus untuk keluar dari krisis,” ujarnya, diutip dari keterangannya, kemarin.

Padahal menurut Rizal, Menteri Keuangan dan KSSK sebelumnya sudah mendapat kekuasaan luar biasa dalam UU 2/2020 atau yang dikenal dengan UU Corona. “KKSK sudah diberi kekuasaan luar biasa via UU 2/2020, Mentri Keuangan terbalik usulkan lagi kekuasaan tambahan agar BI, OJK, LPS di bawah Menkeu dengan bentuk lembaga baru “Dewan Moneter”,” tegasnya.

Selain itu, mantan anggota tim panel penasihat ekonomi PBB ini juga mempertanyakan sikap presiden Jokowi yang membiarkan kebijakan tersebut. “Kuasa-demi tambah-kuasa, tetapi tidak fokus pada keluar krisis. Pak Jokowi kok sebegitu mudahnya diakali?” tanya Rizal.

Sebagaimana diketahui, yaang menjadi sorotan bagi Rizal adalah soal adanya penambahan pasal baru di pasal 9. Di mana rangkaian pasal ini mengatur mengenai anggota dewan moneter hingga tugasnya. Dewan moneter berisi anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Dewan ini bertugas membantu pemerintah dan BI dalam merencanakan dan menetapkan kebijakan.

Pada ayat 3 pasal 9a mengatur bahwa dewan moneter terdiri dari  5 anggota, yaitu Menteri Keuangan, satu orang menteri yang membidangi perekonomian, Gubernur BI, Deputi Senior BI, serta Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sementara Menteri Keuangan akan bertindak sebagai ketua dewan moneter. (Fel)

Komentar

News Feed