oleh

Pertamina Merugi 11 Triliun, Ombudsman RI Minta Ahok Tak Banyak Bacot!

indonesiakita.co – Pernyataan Komisaris Utama PT Pertamina, yakni Basuki Tjahaja Purnama, atau Ahok soal pembubaran jika Pertamina merugi dinilai maladministrasi. Adapun pernyataan mantan Gubernur DKI itu dinilai bertentangan dengan pasal 33 UUD 1945 yang menyebut bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

“Pernyataan Ahok, bahwa akan dibubarkan jika rugi’ berpotensi maladministrasi. Karena di dalamnya (Pertamina) dikuasai negara, dan juga dipergunakan untuk kepentingan publik dan masyarakat luas,” tegas anggota Ombudsman RI, Laode Ida, kemarin di Jakarta.

Laode menegaskan, adalah Badan Usaha Milik Negara yang menguasai hajat hidup orang banyak, khususnya di bidang energi minyak dan gas. “Posisinya sama dengan PT PLN yang dibentuk dengan kekhususan untuk memberikan pelayanan hajat hidup atau kebutuhan dasar di bidang kelistrikan,” sebutnya.

Dengan demikian, posisi PT Pertamina sebagai BUMN (holding) migas adalah untuk menjamin ketersediaan atau cadang untuk kebutuhan migas (minyak dan gas) nasional bagi seluruh warga di negeri ini.

Laode bahkan menyebutkan, belum ada satu badan usaha milik negara yang bisa secara langsung menggantikan posisi PT Pertamina untuk urusan migas itu.

Sehingga pernyataan Ahok untuk membubarkan Pertamina akan terasa sangat sensitif jika sekonyong-konyong BUMN itu dibubarkan hanya karena peristiwa rugi yang bersifat temporer.

Kendati demikian, Laode mengajak Ahok dan semua pihak yang mengkritik PT Pertamina untuk menyikapi kerugian yang mencapai Rp11 triliun itu secara bijak agar tidak berdampak pada instabilitas di intern BUMN itu.

“Saya terkejut membaca pernyataan Ahok yang mengesankan tidak mengetahui tentang penyebab kerugian itu. Apalagi sudah ‘viral’ luas di media sosial, adanya pernyataan mantan Gubernur DKI Jakarta itu yang secara tegas menyatakan bahwa jika dalam 7 bulan menjabat Komut PT Pertamina tidak untung, maka Pertamina akan dibubarkan. Saya berharap masyarakat ‘dingin’ saja atau tak terprovokasi ketika membaca pernyataan yang juga ditayangkan melalui video singkat itu,” ketus Laode.

Laode juga meminta agar Ahok tidak lagi mengeksploitasi kerugian itu dengan kesan politis. Sebab Ahok sebetulnya dapat dengan mudah memanggil jajaran Direksi PT Pertamina untuk mengklarifikasi permasalahan yang sebenarnya. Karena Ahok merupakan Komisaris Utama perusahaan plat merah itu.

“Sekali lagi, perlulah juga mendalami atau memahaminya secara bijak. Pertama, mungkin perlu tracking posisi untung rugi usaha BUMN holding migas nasional itu dalam beberapa tahun. Apakah sama juga dengan tahun ini, yakni rugi? Kedua, jika kerugian baru terjadi di tahun 2020 ini, perlu juga mengkajinya apakah terkait dengan pandemi COVID-19? Saya duga ada korelasi positifnya. APBN saja alami defisit yang luar biasa sebagai dampak wabah COVID-19,” saran Laode.

Sebagai informasi, VP Komunikasi Perusahaan PT Pertamina (Persero) Fajriyah Usman sebelumnya menjelaskan kerugian yang dihadapi perusahaan sepanjang semester pertama tahun 2020. “Pertamina menghadapi triple shock,” ujarnya seperti dikutip dari siaran pers, Senin, 24 Agustus 2020.

Ia menjelaskan ketiga syok itu adalah penurunan harga minyak mentah dunia, penurunan konsumsi BBM di dalam negeri, serta pergerakan nilai tukar dolar AS yang berdampak pada selisih kurs yang cukup signifikan. “Pandemi Covid-19 dampaknya sangat signifikan bagi Pertamina,” jelasnya, beberapa hari lalu di Jakarta.

Dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian Pertamina (tidak diaudit) per 30 Juni 2020, terlihat perusahaan merugi US$ 767,92 juta atau sekitar Rp 11,13 triliun. Perhitungan tersebut menggunakan asumsi kurs Rp 14.500 per dolar AS.

Oleh karena itu, Pertamina telah melakukan sejumlah inisiatif untuk perbaikan internal dengan tetap melakukan penghematan sampai 30 persen. Tak hanya itu, Pertamina juga melakukan skala prioritas rencana investasi, renegosiasi kontrak eksisting serta refinancing untuk mendapatkan biaya bunga yang lebih kompetitif.

“Pertamina juga terus meningkatkan TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) sehingga menurunkan tekanan kurs dan bisa menekan biaya secara umum,” tutupnya. (Fel)

Komentar

News Feed