oleh

LIPI Sebut 87% Rumah Tangga Alami Krisis Keuangan!

indonesiakita.co – Survei dampak pandemi Covid-19 yang digelar Pusat Penelitian Ekonomi (P2E) LIPI mengungkapkan bahwa saat ini kondisi masyarakat Indonesia telah mengalami kesulitan ekonomi. Dimana dari hasil survei, setidaknya ada 87,3 persen rumah tangga usaha yang mengalami kesulitan keuangan.

Adapun dari kelompok rumah tangga pekerja, ada 64,8 persen, dan pada umumnya, rumah tangga yang mengalami kesulitan keuangan itu mengandalkan uang tabungan. Disusul meminjam kerabat, menjual aset, atau menggadaikan aset.

Sementara itu, terkait jenis pengeluaran, rumah tangga pekerja paling banyak mengalami kesulitan membayai kebutuhan non pakaian seperti produk kebersihan dan sejenisnya. Mereka juga kesulitan untuk memenuhi kebutuhan cicilan seperti KPR, makanan, serta tagihan listrik, uang sekolah, dan sejenisnya.

Survei P2E LIPI juga mencermati soal aliran dana bantuan sosial (bansos). Hasilnya, hanya 19,4 persen rumah tangga yang disurvei mengaku pernah mendapatkan bansos. Jenis bansos yang paling banyak diterima adalah bantuan sembako dari pemerintah. Disusul bantuan sembako dari masyarakat lingkungan sekitar dan bantuan uang tunai dari pemerintah. Sisanya, 80,6 persen, belum tersentuh bansos.

Pusat Penelitian Ekonomi (P2E) LIPI menjelaskan, bahwa survei tersebut dilakukan pada 10−31 Juli dan direspons oleh 2.258 rumah tangga. Namun, yang memenuhi syarat untuk dianalisis 1.548 sampel.

Dari sebaran jenis rumah tangganya, 79,7 persen adalah rumah tangga pekerja. Mereka sehari-hari mendapatkan penghasilan dari menjadi pekerja. Kemudian, 20,3 persen adalah rumah tangga usaha, dan mereka adalah keluarga yang sehari-hari menjalankan usaha sendiri.

Kepala P2E LIPI Agus Eko Nugroho mengatakan, bansos tidak secara langsung memengaruhi ekspektasi masa depan rumah tangga. Selain itu, rumah tangga yang disurvei memiliki ekspektasi rendah untuk dapat bekerja normal dalam enam bulan ke depan.

Agus mengatakan, survei itu menghasilkan sejumlah rekomendasi. ’’Ada enam rekomendasi untuk pemerintah, di antaranya, pemerintah memfasilitasi rumah tangga yang memiliki pendapatan tetap dan stabil untuk memiliki keinginan konsumsi.

Misalnya, dengan cara dukungan cicilan nol persen untuk belanja. Rekomendasi kedua adalah memperhatikan skema keuangan negara yang lebih fleksibel,” jelasnya.

Ia menambahkan, bahwa pemerintah harus bisa mendorong aktivitas masyarakat, namun tetap memperhatikan protokol kesehatan. “Pemerintah juga harus bisa menghindari bias informasi yang mengakibatkan pesimisme untuk melakukan aktivitas ekonomi. Rekomendasi kelima adalah memperkuat solidaritas sosial bersama masyarakat serta yang terakhir perlu adanya upaya variasi dan fleksibilitas peningkatan pendapatan rumah tangga usaha,” tutupnya. (Waw)

 

Komentar

News Feed