oleh

DPR Sentil Laporan Pertanggungjawaban Soal APBN 2019, Meleset Semua!

indonesiakita.co – Laporan pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan APBN 2019 menuai kritikan pedas dari Fraksi Gerindra di DPR RI. Hal ini disampaikan oleh Heri Gunawan dalam Rapat Paripurna DPR, Selasa (18/8).

Dalam kesempatan itu, ia menyebut pemerintah gagal mencapai target indikator asumsi makro APBN 2019. “Dari tujuh indikator asumsi dasar ekonomi makro, hanya dua indikator mencapai target yang ditetapkan, yaitu indikator inflasi dan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS,” tegasnya.

Diketahui, tingkat inflasi pada 2019 sebesar 2,72 persen atau di bawah target yang telah ditetapkan dalam APBN 2019 sebesar 3,50 persen. Adapun rata-rata nilai tukar dolar AS (USD) pada tahun lalu di kisaran Rp 14.146 atau lebih rendah dari asumsi di APBN 2019 sebesar Rp 15.000.

“Namun, lima indikator asumsi dasar ekonomi makro meleset dari target yang ditetapkan,” jelas wakil ketua Fraksi Gerindra DPR itu.

Selain itu, ia juga mengungkapkan, bahwa kelima indikator yang tak tercapai antara lain nilai Indonesian Crude Price (ICP) USD 62 per barel atau lebih rendah dari target 70 USD per barel. Selanjutnya ialah lifting minyak bumi yang hanya mencapai 746 ribu dari target 775 ribu barel per hari. Adapun lifting gas bumi hanya tercapai 1,05 juta dari target 1,25 juta barel setara minyak per hari.

“Penting kiranya untuk kita ketahui, secara umum dapat dikatakan bahwa capaian dan realisasi dari asumsi pada APBN TA 2019 meleset dari target yang ditetapkan,” tegasnya.

Adapun menurutnya, dua indikator penting lainnya yaitu tingkat bunga surat perbendaharaan negara (SPN) bertenura 3 bulan dan pertumbuhan ekonomi. Realisasi SPN 3 bulan di angka 5,6 persen lebih tinggi dari pagu yang ditetapkan sebesar 5,3 persen.

Kemudian, ekonomi Indonesia selama tahun 2019 hanya tumbuh sebesar 5,02 persen. Capaian itu lebih rendah dari target 5,3 persen yang dipatok dalam APBN 2019. “Bahkan jika dibandingkan dengan RPJMN, pertumbuhan ekonomi di 2019 seharusnya mencapai 8,0 persen,” sambung Heri.

Saat ini, sikap pemerintah menurutnya cenderung menyalahkan faktor gejolak ekonomi eksternal dan global. Padahal, katanya, porsi ekonomi eksternal dan global dalam struktur PDB Indonesia tidaklah signifikan. Anggota Komisi XI DPR itu menegaskan, peran ekspor dan impor masing-masing masih di bawah 20 persen.

“Capaian pemerintah yang hanya mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sebesar 5,02 persen kurang memenuhi ekspektasi rakyat. Yang terjadi malah sebaliknya, penurunan jika dibandingkan realisasi tahun sebelumnya tahun 2018 yang mencapai 5,17 persen,” pungkasnya. (Waw)

Komentar

News Feed