oleh

Din Syamsuddin: Kalau Melihat Data PBB, di Atas 150 Juta Rakyat Indonesia Miskin!

indonesiakita.co – Ketua Umum Dewan Nasional Pergerakan Indonesia Maju (DN-PIM) Din Syamsuddin mengungkapkan, bahwa data kemiskinan Indonesia yang dicatat pemerintah naik 9,78 persen atau menjadi 26,42 juta jiwa jauh lebih rendah jika indikator penghitungan yang dipakai merunut patokan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).

Menurutnya, dalam indikator yang dipakai PBB, orang masuk dalam kategori miskin adalah mereka yang berpenghasilan di bawah 2 dolar AS per hari.

Sedangkan, garis kemiskinan yang dipatok BPS sebesar Rp 454.652 per kapita per bulan atau kurang lebih Rp 15 ribu per hari. “Jadi kalau mengikuti indikator dari PBB, maka di atas 150 juta rakyat negeri ini yang miskin,” ujar Din Syamsuddin dalam diskusi virtual, Kamis 13 Agustus 2020.

Din juga menyebutkan, pandemik virus corona baru (Covid-19) yang melanda Indonesia juga memperbesar dampak perekonomian masyarakat. “Dan ini semua semakin diperparah dengan pandemik Covid-19. Walaupun gelagat resesi ekonomi ini sudah terjadi jauh sebelum pandemi Covid-19 dan semakin diperburuk oleh pandemik Covid-19. Dan kita menyaksikan tata kelola negara ini tidak cukup mampu untuk mengatasi itu semua,” ungkapnya.

Selain itu, dia juga menyoroti laju pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II yang anjlok sangat dalam hingga 5,32 persen. Din menilai angka pertumbuhan ekonomi yang terkontraksi itu bisa berpengaruh besar ke banyak sektor kehidupan rakyat.

“Dan tentu sebagai bukan ekonom, kita membaca, jika terjadi resesi ekonomi maka akan terjadi dampak sistemik ke dalam kehidupan bangsa tidak hanya di bidang ekonomi tapi juga bidang-bidang lain,” sambungnya.

Kemudian, Dinmemaparkan hasil pengamatannya tentang apa yang terjadi di masyarakat, dan menurutnya, daya beli masyarakat mulai terlihat menurun, dan telah memberikan tanda bahwa resesi ekonomi telah terjadi.

“Jelas resesi ekonomi itu membawa daya beli rakyat akan berkurang, kemudian ketersediaan bahan-bahan pokok berkurang, termasuk juga berdampak pada terjadinya pengangguran. Secara teoritis, saya ketahui jika kontraksi setengah persen, 0,5 persen itu berarti setara 500 ribu tenaga kerja yang ter-PHK dan menganggur. Apalagi jika sekarang 05,32 persen, berarti 10 kali 500 ribu, berarti sekitar 2,5 juta atau lebih” ucapnya. (Fel)

Komentar

News Feed