oleh

Indef: Pemerintah Tak Bisa Diandalkan untuk Mendorong Pemulihan Ekonomi!

indonesiakita.co – Pemerintah diharapkan dapat mengoptimalkan belanja agar menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi yang pada kuartal II tahun ini terkontraksi hingga 5,32 persen (yoy). langkah ini dinilai dapat menjadi penopang pertumbuhan ekonomi saat konsumsi rumah tangga dan investasi tertekan akibat pandemi corona.

“Pertumbuhan belanja pemerintah bisa lebih rendah daripada pertumbuhan konsumsi rumah tangga padahal harapannya ada di belanja pemerintah tapi ternyata minusnya sampai 6,9 persen (yoy),” ujar pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira, hari ini di Jakarta.

Ia menyebutkan, bahwa pemerintah harus segera mengoptimalkan belanja untuk mencegah potensi terjadinya pertumbuhan ekonomi yang terkontraksi pada kuartal berikutnya sehingga menyebabkan adanya resesi.

“Ini salah satu penyebab kenapa kita akan masuk resesi pada kuartal III karena ternyata belanja pemerintah tidak bisa diandalkan sebagai motor utama untuk mendorong pemulihan ekonomi,” tegasnya.

Adapun pemerintah saat ini menurutnya, tidak boleh menahan belanja sehingga jika ada permasalahan dalam birokrasi terkait pencairannya maka harus segera diselesaikan.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad menyatakan realisasi pertumbuhan ekonomi kuartal II jauh lebih rendah dibandingkan proyeksi pemerintah yaitu 3,5 persen hingga -5,1 persen dengan titik tengah di -4,3 persen.

“Ini lebih rendah dari perkiraan pemerintah termasuk perkiraan beberapa lembaga,” ungkapnya.

Tauhid menambahkan, pemerintah harus mewaspadai dan segera membuat berbagai terobosan baru agar dapat mendorong pemulihan sehingga potensi resesi mampu dihindari. “Situasi ini perlu diwaspadai karena semakin susah kita keluar dari ancaman krisis di triwulan III sementara ini sudah memasuki bulan kedua. Ini effort-nya besar sekali,” katanya.

Ia menjelaskan ukuran resesi bukan hanya dilihat dari Produk Domestik Bruto (PDB) yang resmi diumumkan tetapi juga bisa melalui jumlah industri yang tutup, PHK, angka kemiskinan, hingga sektor keuangan.

“Resesi itu ukurannya bukan hanya dari PDB jadi tidak harus resmi dari BPS karena itu penting untuk menyiapkan kebijakan baru yang extraordinary. Jangan sampai terlambat,” tutupnya. (Waw)

Komentar

News Feed