oleh

Rizal Ramli Beberkan 5 Jurus Atasi ‘Keresahan’ Pemerintah Soal Krisis Ekonomi

indonesiakita.co – Keresahan pemerintah atas kondisi ekonomi RI semakin hari kian terasa. Bahkan, presiden Jokowi meminta jajaran kementerian/lemabga dan instansi terkait di sektor perekonomian untuk bekerja keras memanfaatkan momentum pemulihan ekonomi pada kuartal III 2020 atau periode Juli, Agustus, September 2020.

“Kita berharap di kuartal ketiga, kita sudah harus naik lagi kalau enggak, enggak ngerti lagi saya, betapa akan lebih sulit kita,” ujarnya, dalam Acara Penyaluran Dana Bergulir Untuk Koperasi Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional.

Namun rupanya, apa yang dirasakan Jokowi tak seperti terlihat begitu menakutkan. Bagaimana tidak, hal ini disampaikan oleh ekonom senior Rizal Ramli, yang menyebut ada banyak cara dalam melakukan recovery ekonomi RI.

Adapun salah satu yang dimaksudnya, pemerintah tidak selalu bergantung pada pinjaman utang, saat krisis menerpa Indonesia. Rizal menyinggung soal pelonggaran defisit 3% GDP menjadi 5% GDP.

Menurutnya, cara ini memperkuat argumentasi bahwa Indonesia seolah membutuhkan dana pinjaman.”Tidak tepat, jangan apa-apa larinya ke utang terus, kan sebetulnya banyak cara untuk menangani (krisis ekonomi) ini,” ungkapnya.

Rizal juga menjelaskan beberapa solusi dalam menangani dampak pandemi corona terhadap perekonomian tanpa menambah utang.

“Pertama, pemerintah bisa gunakan sisa-sisa anggaran lalu meliputi SAL (Saldo Anggaran Lebih) SiLPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) yang ada di Bank Indonesia. Jumlahnya Rp 290 triliun,” ungkap mantan Anggota Tim Panel Bidang Ekonomi PBB itu.

Kedua, sambung Rizal Ramli, penghematan Menteri Pertahanan Prabowo dalam pembelian alutsista. “Karena yang mark up tinggi tidak ditandatangani. Penghematan itu Rp 50 triliun,” jelas Rizal.

Ketiga, pemerintah harus menghentikan proyek-proyek infrastruktur besar yang belum begitu penting. Bahkan, termasuk proyek ibukota baru.

“Dulu waktu krisis 1998, kita juga melakukan itu, semua proyek infrastruktur dihentikan dalam 1-2 dua tahun. Nanti kalau ada uang, baru kita mulai lagi. Dari penghematan penghentian dan re-alokasi proyek infrastruktur ini akan ada sekitar Rp 300 triliun,” ujar mantan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri Indonesia era Gus Dur tersebut.

Ke empat, cicilan utang pokok dan bunga sekitar Rp 646 triliun. Inilah kesempatan untuk renegosiasi dengan para kreditor. Sebab, sekitar seperempat adalah pinjaman bilateral dan multilateral.”Katanya pemerintah punya hubungan internasional hebat dan banyak dikenal, coba manfaatkan dan buktikan bahwa itu ada hasilnya,” ungkap Rizal Ramli.

Dia menyarankan, agar pemerintah meminta kepada negara-negara lain dan lembaga keuangan internasional agar menunda dan menghentikan pembayaran sampai Desember 2020. “Kemudian nanti Januari 2021 kembali kita bayar. Kita tidak ngemplang. Harusnya bisa dilakukan karena untuk negara-negara besar, itu adalah jumlah yang kecil,” tukas Rizal Ramli.

Kelima, memanfaatkan bond yang tiga perempatnya dikuasai oleh swasta. Saat ini merupakan waktunya untuk menukar bond bunga mahal ke bunga murah dengan tempo atau tenor yang lebih panjang.

“Pemerintah Indonesia memberikan yield paling tinggi di Asia Tenggara yaitu 7,3%. Memang, sebulan lalu RI menerbitkan bond dengan yield lebih murah yaitu 4,5%. Namun di negara manapun, saat ini bond yield negatif baik di Amerika, Jepang atau Eropa,” tutupnya. (Waw)

Komentar

News Feed