oleh

BPK Sebut Pertumbuhan Ekonomi 2019 Tak Capai Target, Rizal Ramli: Dari Awal Terlalu Jumawa

indonesiakita.co – Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) 2019 yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menunjukkan, bahwa pertumbuhan ekonomi 2019 tidak mencapai target. Bahkan, hanya berada di angka 5,02 persen.

Dimana angka ini tidak sesuai dengan asumsi pertumbuhan ekonomi dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2019 sebesar 5,3 persen. Ketua BPK Agung Firman Sampurna mengatakan lembaganya memberikan beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian DPR dan pemerintah terhadap LKPP audited 2019.

Pertama, kata Agung, terdapat beberapa capaian positif atas asumsi dasar ekonomi makro 2019 yang ditetapkan dalam APBN 2019. Dia menyebut inflasi misalnya 2,72 persen yang berarti lebih rendah dari asumsi APBN 3,5 persen. Nilai tukar rupiah Rp 14.146 dari asumsi APBN Rp 15000

“Namun beberapa indikator ekonomi makro capaiannya di bawah asumsi  penyusunan APBN 2019 tersebut. Yaitu, pertumbuhan ekonomi yang hanya mencapai 5,02 persen dari asumsi APBN sebesar 5,3 persen,” kata Agung saat membacakan LHP atas LKPP  2019 di Rapat Paripurna DPR, Selasa (14/6).

Ia menjelaskan, bahwa tingkat bunga surat perbendaharaan negara tiga bulan  5,62 persen dari asumsi APBN 5,3 persen. Lifting minyak hanya mencapai 746 ribu barel per hari dari asumsi APBN 775 ribu barel per hari. Lifting gas hanya mencapai 1057 ribu barel per hari dari asumsi APBN 1250 ribu barel per hari.

Kemudian, pada catatan kedua, kata Agung, realisssi rasio defisir anggaran terhadap product domestic bruto (PDB) 2019 adalah 2,2 persen atau lebih tinggi dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan dalam UU APBN 2019 sebesar 1,84 persen.

Selain itu, lanjut Agung, posisi utang pemerintah terhadap PDB pada 2019 mencapai 30,23 persen atau meningkat jika dibandingkan posisi akhir 2018 sebesar 29,81 persen.

“Nilai pokok atas utang pemerintah pada 2019 mencapai Rp 4786 triliun, 58 persennya adalah utang luar negeri atau Rp 2783 triliun, dan 42 persennya adalah utang dalam negeri senilai Rp 2002 triliun,” ungkap dia.

Menanggapi hal ini, ekonom senior Rizal Ramli mengaku tak heran, pasalnya menurut Rizal, apa yang dilakukan oleh tim ekonomi Jokowi jauh dari harapan sesuai target yang dingin dicapai.

“Pemerintah paling enak kalau kasih alasan, karena corona lah, padahal kita semua tau sebelum pandemi corona, ekonomi kita sudah berada di angka yang memprihatinkan,” ujarnya, saat dihubungi melalui telpon selulernya, kemarin.

Rizal mengatakan, bahwa jumlah cadangan devisa Indonesia, dimana berdasarkan data Bank Indonesia, cadev pada akhir Maret 2020 turun US$9,4 miliar dari US$130,4 miliar menjadi US$121 miliar. “Cadev kita enam bulan terakhir kan dari pinjam, bukan dari produktivitas impor ekspor, tapi kebanyakan pinjam,” jelasnya.

Mantan Menko Ekuin era Gusdur ini menambahkan, pemerintah terlalu percaya diri seolah-olah kondisi ekonomi saat ini baik-baik saja. “Semua awalnya dikatakan prudent, kebijakan yang diambil sangat prudent, tapi kenyatannya kan berbeda.. semua ini terjadi karena pemerintah tidak mengantisipasi krisis dari jauh jauh hari, sehingga dengan kondisi sepeti saat ini semua terlihat tergesa-gesa, dan ini menimbullkan kebijakan yang mengada-ada,” ungkapnya.

Adapun menurut Rizal, jika pemerintah tidak tanggap menghadapi kondisi krisis ekonomi seperti saat ini, maka tak heran, jika krisis ekonomi akan menciptakan sebuah perubahan. “Ya.. mau bagaiman lagi, karena dari awal sudah terlalu jumawa, kalau begini terus menerus, tidak menutup kemungkinan akan terjadi sebuah perubahan, dan tentunya akan menimbulkan sebuah perubahan dalam tatanan politik,” tutupnya. (Fel)

Komentar

News Feed