oleh

DPR Nilai Perubahan Perpres Kartu Prakerja Akal-akalan!

indonesiakita.co – Peraturan Presiden (Perpres) untuk mengatur pelaksanaan Kartu Prakerja terbaru Nomor 76 Tahun 2020 yang diterbitkan Presiden Joko Widodo pada 7 Juli 2020 menuai kritikan. Pasalnya, dinilai tak ada perubahan sepeti Perpres Kartu Prakerja sebelumnya, yakni Nomor 36 Ttahun 2020.

Anggota Komisi I DPR RI Sukamta mengatakan, bahwa tak ada perubahan antara Perpres pertama dan setelah ada perubahan. “Saya melihat tidak banyak perubahan dalam Perpres (baru) ini, semangatnya masih sama seperti yang lama,” ujarnya, dikutip dari keterangan tertulisnya, kemarin di Jakarta.

Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai, setidaknya terdapat penambahan yang disebutkan pada pasal 5 mengenai konten pelatihan kewirausahaan, disebutkan juga pada pasal 6 ayat 2 tentang pelatihan dengan mempertimbangkan standar kompetensi kerja.”Ini kan seperti tambahan pemanis kata saja,” tambahnya.

Adapun menurutnya, jika pemerintah peka terhadap berbagai kritik dan masukan, semestinya pelatihan daring ditiadakan karena banyak mendapat kritikan, karena masyarakat ingin skema kartu prakerja yang murni dalam bentuk bantuan untuk para pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).

“Mestinya dengan kondisi krisis ekonomi yang mulai terasa saat ini, semangatnya efisiensi anggaran hanya untuk hal-hal yang mendesak. Jika pelatihan secara daring ditiadakan, setidaknya negara bisa hemat Rp5,6 triliun. Anggaran ini bisa dialihkan untuk penanganan COVID-19 atau untuk pemulihan usaha mikro dan kecil,” tegasnya.

Selain itu, ia juga mendesak agar pemerintah meminta kepada perusahaan platform digital untuk memberikan pelatihan secara gratis kepada masyarakat, khususnya kalangan pencari kerja dari keluarga tidak mampu.”Saya yakin perusahaan platform digital, yang saat ini sedang mereguk untung besar, mau untuk buat skema pelatihan gratis,” tutupnya. (Waw)

Komentar

News Feed